SEPUTARTANGSEL.COM- Rencana adanya pasal penghinaan kepada Presiden pada Rancangan UU yang kembali diajukan ke DPR menuai pro kontra.
Menko Polhukam Mahfud MD pun menjawab beragam tanggapan mengenai masuknya kembali pasal ini yang pada kekuasaan sebelumnya dihilangkan.
Melalui akun twitternya pun Mahfud MD memberikan gambaran tanggapan Presiden Jokowi dengan adanya pasal tersebut.
Baca Juga: Rezeki Nomplok, Driver Ojol Ini Beruntung Karena Adanya Promo BTS Meal McDonald's
Di akunnya @mohmahfudmd pada 9 Juni 2021 mengungkap pernah menanyakan langsung tanggapan Jokowi soal perlu atau tidaknya pasal penghinaan presiden.
"Sblm jd Menko dan ada polemik perlu tidaknya psl penghinaan kpd Presiden masuk KUHP sy menanyakan sikap Pak Jokowi," ungkap Mahfud MD.
Mahfud menceritakan bahwa Jokowi menyerahkannya pada legislatif.
Baca Juga: Promo BTS Meal McD Timbulkan Kerumunan, Riza Patria: Gerai Disegel dan Dikenakan Denda Administratif
"Jawabnya, terserah legislatif, mana yg bermanfaat bg negara. Kalau bg sy pribadi, masuk atau tak masuk sama sj, toh sy sering dihina tp tak pernah memperkarakan," ujar Mahfud MD menirukan Jokowi.
Mahfud juga memperjelas pernyataan Jokowi padanya,
"Jd menurut Pak Jokowi sbg Presiden mau memasukkan atau tdk pasal penghinaan kpd Presiden ke KUHP putusannya terserah pembahasan di legislatif; pokoknya apa yg baik bg negara," tambah Mahfud MD menjelaskan.
Baca Juga: Suriah Akan Merebut Kembali Wilayahnya yang Diduduki Israel
Meski begitu Jokowi merasa dirinya yang sudah sering dihina tetapi tak melaporkannya.
"bg Pak Jokowi sbg pribadi masuk atau tdk sama sj, sering dihina jg tak pernah mengadu/memperkarakan," tutup Mahfud MD.
Pemerintah tahun ini kembali memasukkan pasal penghinaan kepada Presiden dan lembaga tinggi negara pada RUU yang diajukan ke DPR. ***