SEPUTARTANGSEL.COM – Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab menginformasikan bahwa Pemerintah Arab Saudi akan menyelenggarakan ibadah haji 1442 H/ 2021 M.
Namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Penyelenggaraan ibadah haji akan digelar dengan kondisi khusus untuk melindungi para jamaah dari Covid-19.
Baca Juga: Haji di Masa Pandemi, ini Kata Praktisi Haji Soal Pengganti Jika Tidak Arba'in
Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi menyebutkan kepastian penyelenggaraan haji sudah dinantikan.
Pemerintah Arab Saudi baru mengumumkan kepastian penyelenggaraan haji. Masih belum ada penjelasan yang terkait rencana operasionalnya.
“Kita tentu bersyukur dengan pengumuman dari Saudi bahwa tahun ini ada penyelenggaraan haji. Namun, Saudi baru memastikan adanya penyelenggaraan haji, belum mengumumkan rencana operasionalnya,” ucapnya.
Baca Juga: Pelari Dibuat Frustrasi, Kirab Obor Olimpiade di Jalan Umum Batal Digelar
Menurutnya, penjelasan Arab Saudi terkait rencana operasional haji 1442 H sangat penting.
Sebab, hal itu akan menjelaskan bagaimana skema penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
“Apakah haji tahun ini akan digelar seperti tahun lalu. Hanya diikuti warga Saudi atau ekspatriat yang ada di sana? Atau ada izin untuk pemberangkatan jemaah dari negara luar Saudi, termasuk Indonesia?”
Baca Juga: Mendekati Momen Olimpiade Tokyo, Hampir 60 Persen Warga Ingin Olimpiade Dibatalkan
Dikutip dari laman Kementerian Agama, Khoirizi mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengikuti perkembangan informasi dari Pemerintah Arab Saudi.
Sambil menunggu pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi ke pemerintah Indonesia, Kemenag juga akan berkoordinasi dengan Dubes Arab Saudi di Jakarta, Dubes Indonesia di Arab Saudi, dan Konjen RI di Jeddah terkait tidaklanjut dari update informasi haji ini.
Ia menyebut, apapun keputusannya, pihaknya siap menerima dan menindaklanjuti. Apalagi, Kemenag bersama Komisi VIII DPR juga sudah melakukan sejumlah persiapan.
Baca Juga: Victor Yeimo Sempat Melarikan Diri ke Papua Nugini
Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dibentuk oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada akhir Desember 2020, sudah menyiapkan skema jika ada pemberangkatan jemaah haji dari Indonesia.
Skema itu disiapkan dalam beberapa skenario, mulai dari pembatasan kuota 50 persen, 30 persen, 25 persen, bahkan hingga 5 persen.
“Kami juga sudah melakukan serangkaian pembahasan dengan Komisi VIII DPR terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Pembahasan sudah mendekati hasil akhir untuk mencapai kesepakatan bersama antara Kemenag dan DPR,” paparnya.
Ia juga menambahkan, jemaah haji Indonesia juga sudah mulai mengikuti program vaksinasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Mereka sudah dikatakan memenuhi syarat vaksinasi yang diharuskan oleh pemerintah Saudi.***