Komitmen Ekonomi Hijau Perlu Dukungan Berbagai Pihak

7 Mei 2021, 00:00 WIB
Komitmen Presiden Joko Widodo dalam Musrenbangnas menjadi langkah penting dalam penguatan ekonomi hijau dan mencegah krisis iklim. /Sumber: Pexels / @pixabay/

SEPUTARTANGSEL.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan komitmennya untuk memperkuat green economy atau ekonomi hijau di Indonesia.

Hal itu menjadi langkah penting dalam penguatan ekonomi hijau dan mencegah krisis iklim.

Pernyataan presiden disampaikan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Istana Negara pada Selasa, 4 Mei 2021.

Karena Indonesia mempunyai potensi kekayaan alam seperti hutan tropis yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk paru-paru dunia.

Baca Juga: DPR: KPK dalam Penyadapan, Penggeledahan, dan Penyitaan Jangan Langgar HAM

Penguatan ekonomi hijau ini melalui transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai.

Presiden juga menyampaikan bahwa teknologi dan produk ramah lingkungan harus diperkuat untuk meningkatkan daya saing nasional di luar negeri.

Komitmen Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 itu disambut baik Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Paul Butar Butar.

Bagi Paul, transformasi menuju energi baru dan terbarukan adalah sebuah keharusan yang wajib dijalankan pemerintah dan semua pemangku kepentingan.

Baca Juga: Ketua Setara Institute Hendardi: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Untuk Cegah Intoleransi dan Radikalisme

“Energi baru dan terbarukan adalah masa depan kita,” kata Paul.

Paul menambahkan sehubungan dengan pernyataan Presiden dan dalam rangka mencapai net zero emission atau netral karbon pada 2050.

Indonesia sudah harus memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan sedikitnya 50 persen pada 2050. Mulai mengurangi penggunaan energi berbasis fosil dan sama sekali tidak menggunakannya fosil lagi mulai 2050 kecuali menggunakan teknologi tangkap dan penyimpanan karbon.

Dia menegaskan transisi menuju energi baru dan terbarukan membutuhkan dukungan dan keseriusan pemerintah di semua tingkatan. Terutama dukungan regulasi dan kebijakan fiskal di tingkat nasional dan daerah.

Baca Juga: Sistem Pangan Global Rapuh, Hampir 20 Juta Orang Hadapi Krisis Pangan Tahun Lalu

Selain itu, Indonesia membutuhkan peta jalan  transisi energi menuju netral karbon 2050.

“Komitmen Presiden Jokowi yang disampaikan dalam Musrenbangnas tersebut perlu kita dukung dan apresiasi bersama”, ucap Paul.***

Editor: Ignatius Dwiana

Tags

Terkini

Terpopuler