SEPUTARTANGSEL.COM – Anggota MPR Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono berpendapat penanganan konflik Papua yang tidak efektif.
Hal ini tercermin dari insiden penembakan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua.
Sebelumnya, Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha gugur dalam baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua pada Minggu di Kampung Dambet Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.
Presiden Joko Widodo juga telah menanggapi kasus tersebut dengan memberi instruksi tegas agar KKB dikejar dan segera ditangkap.
Baca Juga: Terus Produktif Di Balik Jeruji, Warga Binaan Rutan Salemba Pamerkan Karya dan Produk Seni Mereka
"Yang terjadi di Papua ini memang suatu tragedi, ini membuktikan bahwa operasi yang terjadi selama ini berpuluh-puluh tahun di Papua tentu tidak efektif," ujar Dave dalam diskusi Kebangsaan MPR RI di Media Centre DPR RI di Senayan Jakarta pada Selasa, 27 April 2021.
Menurut Dave para gerombolan di Papua tidak patut disebut dengan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB. Menurutnya, mereka lebih tepat disebut sebagai kelompok separatis yang ingin merusak kesatuan negeri ini.
"Dari awal saya tidak mau sebut KKB, dari awal saya sebut mereka ini kelompok separatis. Kalau di Papua mereka ini jelas-jelas separatis teroris. Mereka dengan kejam membunuh bahkan dengan sesama warga Papua sendiri, para pekerja sipil membangun jalan. Bahkan guru juga," papar Dave yang juga Anggota Komisi Pertahanan DPR itu.
Dalam menangani konflik di Papua, politisi Golkar tersebut mengatakan bahwa permasalahan di Papua harus diselesaikan secara menyeluruh, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda).
Baca Juga: Tiga Pengobatan Umum Untuk Menyembuhkan Kanker, Apa Saja Itu?
Baca Juga: Antisipasi Mutasi Virus Corona dari Luar, Pemerintah Perketat Titik Masuk dan Perbatasan Wilayah
"Ini tidak bisa dengan hanya penumpasan kombatan-kombatan yang ada sekarang, tetapi pendekatan sosial budaya ekonomi, pembangunan SDM, melihat betul situasi kondisi di sana," papar Dave.
Dave mengatakan pembangunan infrastruktur, terkhusus di bidang pangan penting untuk mengatasi jauhnya perbedaan harga bahan-bahan pokok di Papua dan wilayah lain di Indonesia.
Selama ini lanjut Dave, bahan-bahan kebutuhan masyarakat berasal dari Jawa ataupun dari Sulawesi, sementara pembangunan infrastruktur di bidang pangan tak berjalan.
"Bahkan kita juga melihat kualitas hidup Papua di Manokrawi Jayapura itu temasuk 10 kota termahal di Indonesia. Kenapa, karena bahan baku makanan harus diimpor," urai Dave.
Baca Juga: Kementrian ESDM dan BPH Migas Rebutan Proyek Pembangunan Pipa Gas Cisem, DPR: Bukti Masih Amatir
Baca Juga: Pentingnya Peran Orang Tua Bagi Pendidikan Anak Autis di Masa Pandemi
Menurut Dave selama 10 tahun pemerintah telah melakukan pendekatan untuk Papua namun belum menyentuh hal yang paling fundamental yang dihadapi oleh masyarakat.
Ia mengakui bahwa pendekatan militer diperlukan untuk menumpas KKB, namun pembangunan infrastruktur maupun SDM Papua jangan sampai terabaikan.
"Dibutuhkan juga rencana jangka panjang untuk betul-betul bisa merencanakan pendidikan di sana. PAUD, S1-S2 juga harus ada di sana. Harus bisa menghasilkan doktor-doktor dengan membangun kampus-kampus baru Papua," pungkas Ketua Umum Kosgoro 57 itu.***