SEPUTARTANGSEL.COM - Pada acara Peluncuran Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 yang diadakan secara virtual Senin, 8 Februari 2021 kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar masyarakat bersedia untuk mengkritik pemerintah.
Dengan begitu, Jokowi berharap bahwa perbaikan dan peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan.
Menanggapi pernyataan Jokowi, Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan bahwa kritik terhadap pemerintah masih sulit dilakukan.
Baca Juga: Indonesia Akan Buka Keran Pariwisata untuk Wisatawan Mancanegara dengan Peluang Visa 5 TahunBaca Juga: Polisi Enggan Ungkap Sakitnya Ustadz Maaher, Ternyata Karena Ini
Hal tersebut disebabkan masih dibatasinya kebebasan berpendapat di Indonesia oleh UU ITE.
"Silahkan kritik artinya anda boleh ngomong, tetapi omongan anda dijamin oleh kebebasan. Tetapi setelah anda ngomong, kami tidak jamin kebebasan anda. Kira-kira begitu isi pikiran politik kita," kata Rocky, seperti dikutip Seputartangsel.com dari kanal Youtube Rocky Gerung Official pada Selasa, 9 Februari 2021.
"Setelah ngomong kebebasannya diambil. Ditunggu oleh Undang-Undang ITE, ditunggu oleh Bareskrim, dan ditunggu oleh putusan pengadilan. Kan itu pradoksnya tuh," sambungnya.
Baca Juga: HPN 2021 Bertema Bangkit dari Pandemi, Sejumlah Tokoh Mengucapkan Selamat
Menurut mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) itu, apa yang disampaikan Jokowi adalah bentuk permainan dua muka yang memiliki sinyal palsu.
Jokowi memberi sinyal bahwa pemerintah tidak anti kritik, namun di saat yang bersamaan para pemberi kritik bisa saja dipenjarakan, terlebih mereka yang radikal.
Hal ini membuat Jokowi terlihat tidak konsisten.
Baca Juga: HPN, Jokowi Siapkan 5 Ribu Vaksin untuk Wartawan pada Akhir Februari
Secara lebih lanjut, Rocky mengatakan bahwa penangkapan politisi dan ulama yang suka mengkritik juga bertambah saat pemerintahan Jokowi.
Oleh karena itu, Rocky mengusulkan agar Jokowi mengambil langkah konkret untuk membebaskan para tahanan poltiik.
"Jokowi kupingnya dua-duanya hanya ingin memperoleh kritik yang ujungnya adalah memuji. Kalau dia konsisten, yaudah dia bicara di depan publik, di belakangnya ada pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara dan dia umumkan bahwa tahanan politik tidak boleh diadili, harus segera dibebaskan. Oleh karena itu, kami minta dikritik," ujar Rocky.
Baca Juga: Polisi Enggan Ungkap Sakitnya Ustadz Maaher, Ternyata Karena Ini
Baca Juga: Menag Yaqut Ingin Tetapkan Perayaan Semana Santa Jadi Ikon Katolik Dunia
Kemudian, Rocy mempertanyakan kepentingan Jokowi dalam memberikan pernyataan itu.
"Ngapain gitu saudara presiden berupaya untuk bersembunyi di dalam kebohongan komunikasi publik?" tuturnya.***