SEPUTARTANGSEL.COM- Pada Januari 2020 pemerintah akan memulai melakukan vaksinasi Covid-19 kepada 181,5 juta jiwa. Dengan kebutuhan setiap orang adalah 2 dosis.
Presiden Jokowi mengharapkan Menteri Kesehatan bisa segara melakukan vaksinasi agar menghambat penyebaran virus Corona. Tidakan yang cepat dan tepat dalam penanganan Covid-19 sangat penting agar kondisi ekonomi dan sosial juga segera pulih.
Untuk itu Kementrian Kesehatan dijadwalkan akan segera memulai vaksinasi pada Januari 2021.
Baca Juga: Covid-19 Makin Mengganas, Luhut Telepon Wagub DKI Untuk Ketatkan Kembali PSBB
Baca Juga: Rosé Blackpink Jadi Brand Ambasador Terbaru YSL Beauty?
Pada tahap pertama vaksinasi dimulai Januari hingga April 2021 akan diprioritaskan bagi 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas pelayan publik.
“Sama dengan negara lain, bahwa tenaga kesehatan adalah prioritas utama yang akan divaksinasi. Karena mereka adalah garda terdepan penanganan pandemi Covid-19,” ucap Budi Gunadi melalui kanal Youtube Sekretariat Negara, 29 Desember 2020.
Budi Gunadi juga merinci vaksin yang diberikan kepada tenaga kesehatan di 34 provinsi di Indonesia. Dengan urutan tenaga kesehatan paling banyak di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta.
Baca Juga: Menteri Kesehatan Budi Gunadi: Indonesia Butuh 400 Juta Dosis dari 4 Perusahaan Penyedia Vaksin
Baca Juga: Polisi Bekuk Perampok Motor Sadis, Bunuh Korbannya Pakai Celurit
Selanjutnya, untuk tahap kedua yang akan dilakukan April hingga Maret 2021, Budi menjanjikan vaksinasi akan diperuntukkan bagi 63,9 juta masyarakat rentan dan 77,4 juta masyarakat lainnya.
"Untuk pemberian vaksinasi ini diberikan sesuai pendekatan klaster," terangnya.
Budi berharap rencananya akan berjalan dengan baik. Hingga saat ini vaksinasi masih menunggu izin dari Badan POM.
Baca Juga: Bantuan Tunai Kemendikbud Rp1 Juta untuk Pelajar dan Mahasiswa: Tak Usah Daftar, Begini Cara Ceknya
Baca Juga: Pemerintah Tutup Semua Pintu Masuk untuk WNA, Garuda Indonesia Terapkan Kebijakan Fleksibilitas
Untuk memberikan kualitas mutu yang baik vaksin harus lolos uji klinis dan mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan POM. Pelaksanaannnya juga akan menerapkan prinsip kehati-hatian dan bertahap.
''Kita percaya sekali bahwa data science itu yang akan menjadi pegangan kita, dan BPOM sudah bekerja sama dengan Kemenkes dan telah berkoordinasi dengan otoritas di Brazil, Turki, dan China. Saya percaya Badan POM bisa mengambil keputusan yang independen,'' tutup Budi Gunadi.***