Ketua Umum FPI Ingin TGPF Dibentuk Terkait Tewasnya 6 Laskar FPI

15 Desember 2020, 17:12 WIB
Rekontruksi baku tembak antara polisi vs laskar FPI. //Tribatanews/

SEPUTARTANGSEL.COM - Ketua Umum Front Pembela Islam Ahmad Shabri Lubis mendesak agar dibentuknya tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen untuk menyelidiki peristiwa penembakan yang menewaskan 6 laskar FPI.

Shabri menyebut langkah itu dilakukan demi tegaknya keadilan sesuai fakta. Ia menilai peristiwa tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus diusut.

"Kita di sini mendesak supaya dibuat tim gabungan pencari fakta independen, harus ada yang independen, demi tegak keadilan dan HAM. Karena di sini terjadi pelanggaran HAM, 6 orang mati, berita seliweran dan simpang siur," kata Shabri usai menjalani pemeriksaan di Pold Metro Jaya, Jakarta, Selasa 15 Desember 2020.

Baca Juga: Rekonstruksi Tewasnya 6 Anggota FPI Dilaksanakan Tadi Malam, Mabes Polri: Belum Final

Baca Juga: Mulai Hari Ini, Citilink Layani 4 Rute Penerbangan di NTT

Shabri mengatakan bahwa fakta di balik peristiwa baku tembak antara polisi dan laskar FPI akan segera terungkap apabila dibentuk TGPF. Menurutnya, banyak hal dan kejanggalan yang disembunyikan terkait tewasnya 6 anggota laskar.

"Sekali lagi mendesak supaya diadakan tim gabungan yang independen sehingga bisa terkuak misteri yang selama ini tersembunyikan. Rekonstruksi kemarin banyak sekali kejanggalan, TGPF dibentuk untuk menjunjung keadilan bagi korban," ujar Shabri.

Seperti diketahui, tim gabungan dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya (PMJ) baru saja menggelar rekonstruksi peristiwa bentrokan antara polisi dan laskar FPI pada Senin 14 Desember 2020 dini hari.

Ada 4 titik lokasi Karawang, Jawa Barat, yang menjadi lokasi rekonstruksi sementara.

Baca Juga: Hadapi Libur Natal dan Tahun Baru, Korlantas Polri Siapkan Dua Skema Antisipasi Kemacetan

Baca Juga: Tok! Angka Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Polda Metro Jaya Larang Keramaian di Malam Tahun Baru

Rekonstruksi tersebut turut mengundang pihak Komnas HAM, KontraS, Amnesty International, dan Kompolnas. Polri menyebut rekonstruksi ini sebagai bentuk transparansi polisi.

Namun Kontras dan Komnas HAM enggan hadir demi menjaga independensi dalam pengungkapan kasus ini.***

Editor: Fandi Permana

Tags

Terkini

Terpopuler