Network
Baca Juga: Dampak Tahanan Palestina yang Melarikan Diri, Keluarga Ditahan Israel
“Perjanjian ini benar-benar ditolak oleh semua badan Palestina karena tidak sejalan dengan pekerjaan umum badan PBB terhadap pengungsi Palestina,” ujar Ahmed al-Mudallal, anggota senior Jihad Islam.
“Dengan perjanjian ini, UNRWA akan bertindak sebagai agen keamanan untuk negara bagian AS melalui pengejaran karyawan dan pengungsi yang mendapat manfaat dari layanannya,” sambung Ahmed al-Mudallal.
Seorang pengacara yang berbasis di Gaza, Salah Abdulatti mengatakan, perjanjian kesepakatan melanggar perjanjian PBB Konvensi Pengungsi, dan otoritas lembaga PBB yang menandatanganinya.
“Badan PBB tidak berhak menandatangani kontrak dengan mengorbankan kepentingan pengungsi dan memberlakukan pembatasan kebebasan berekspresi dengan dalih netralitas,” ujar Abdulatti.
Kerangka ditandatangani tanpa berkonsultasi dengan Otoritas Palestina atau lembaga lannya. Abdulatti menyebutnya sebagai ‘pemerasan mencolok’.
Baca Juga: Koordinasi AS dan Qatar Targetkan Sanksi Kepada Jaringan Hizbulllah
“Perjanjian itu akan mengubah badan tersebut dari badan layanan menjadi badan intelejen yang tujuannya adalah memberikan informasi keamanan,” ujar Abdulatti.
Padahal menurut Baker Abu Syafia, anggota Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) sebelumnya AS membiayai sepertiga dari dana UNRWA. Kemudian di pangkas menjadi 365 juta dolar per tahun dan sekarang 135 juta dolar dengan syarat.
“Sekarang, bertahun-tahun kemudian, AS akan menyumbangkan 135 juta dolar untuk kesepakatan yang menjadi preseden berbahaya sebagai imbalan atas tekanan UNRWA terhadap stafnya,” ujar Baker Abu Syifa. ***
