Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengungkapkan, setidaknya sudah ada 70 orang yang tewas di Myanmar dalam protes kudeta terhadap militer.
Jumlah tersebut sudah dikonfirmasi oleh Pakar Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar, Tom Andrews.
Menghadapi hal ini, Pejabat Wakil Presiden Myanmar yang ditunjuk pekan lalu, Mahn Win Khaing Than berjanji untuk mewujudkan revolusi dan menggulingkan pemerintahan militer.
Baca Juga: PBB Mengutuk Kekerasan di Myanmar yang Makin Luas dan Tuduhan Suap terhadap Suu Kyi
Hal ini dia lakukan melalui siaran media sosial Facebook pada Sabtu, 13 Maret 2021 sekaligus menjadi yang pertama kalinya dia muncul ke publik setelah bersembunyi bersama sebagian besar pejabat senior dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa.
"Ini saat tergelap bangsa dan saat fajar sudah dekat," kata Mahn Win Khaing Than, dikutip SeputarTangsel.com dari Al Jazeera pada Minggu, 14 Maret 2021.
Mahn Win Khaing Than mengumumkan niatnya untuk menciptakan demokrasi federal.
Baca Juga: Sabyan Rilis Album 'Sapu Jagat' , Netizen Penuhi Kolom Komentar Soal Hubungan Nissa Sabyan dan Ayus
Selain itu, dia juga mengaku bahwa pihaknya telah bertemu dengan perwakilan dari organisasi etnis bersenjata terbesar di Myanmar yang telah menguasai sebagian besar wilayah di seluruh negeri. Beberapa telah menjanjikan dukungan mereka.
“Untuk membentuk demokrasi federal, yang diinginkan oleh semua etnis bersaudara, yang telah menderita berbagai jenis penindasan dari kediktatoran selama beberapa dekade, benar-benar diinginkan, revolusi ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyatukan upaya kita,” tegas Mahn Win Khaing Than.
Pernyataannya pun disambut positif oleh banyak pengikutnya di Facebook.
Baca Juga: Video Viral, Dua Pemuda di Pekanbaru Balapan Motor Hanya Pakai Celana Dalam Kini Diburu Polisi
Mereka bahkan menyebut Pejabat Wakil Presiden Myanmar itu sebagai harapan mereka.
Namun, tentu saja hal ini sangat berisiko setelah Pemerintah militer telah menyatakan bahwa siapa pun yang terlibat dapat didakwa dengan makar dan terancam hukuman mati.
Bahkan, kelompok Mahn Win Khaing Than juga sudah dinyatakan ilegal dan dianggap sebagai organisasi teroris.
Meski begitu, Mahn Win Khaing Than tetap berjanji bahwa pihaknya akan mengusahakan pembuatan undang-undang yang diperlukan sehingga rakyat memiliki hak untuk membela diri.***
