SEPUTARTANGSEL.COM - Pemimpin junta militer Myanmar perpanjang keadaan darurat selama enam bulan.
Dewan Administrasi Negara (SAC) yang berkuasa, pertama kali mengumumkan keadaan darurat setelah Jenderal Senior Min Aung Hlaing merebut kekuasaan pada kudeta Februari 2021. Kudeta yang menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi yang sebelumnya terpilih melalui pemilu.
Pimpinan Junta Militer Myanmar, Min Aung Hlaing akan memperpanjang keadaan darurat, setelah Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional militer mendukung dengan suara bulat.
Baca Juga: AS Putuskan Militer Myanmar Telah Lakukan Genosida Terhadap Rohingya
"Di negara kita, kita harus terus memperkuat sistem demokrasi multi partai yang asli dan disiplin dan merupakan keinginan rakyat," demikian bunyi surat pemerintah Global New Light dilansir SeputarTangsel.Com dari Al jazeera, Senin 1 Agustus 2022.
Pengumuman pemerintah memperpanjang keadaan darurat muncul setelah SAC mengeksekusi empat aktivis anti kudeta,termasuk di antaranya sekutu dekat Aung san suu Kyi. Keputusan yang menuai kecaman kelompok-kelompok hak asasi dan negara-negara lain.
Perpanjangan keadaan darurat ditentang sejumlah pihak.
Juru Bicara Kelompok Aktivis Justice for Myanmar, Yadanar Maung mengatakan, perpanjangan tidak memiliki dasar hukum.
"Sangat penting bahwa komunitas internasional menolak kepalsuan ini, memaksakan konsekuensi nyata pada junta, dan meminta pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkelanjutan," kata Maung.
"Kampanye teror junta dan keputusan palsunga dimungkinkan oleh aliran senjata dan dana yang harus dipotong melalui embargo senjata global dan sanksi yang ditargetkan, termasuk pendapatan minyak, gas, dan bahan bakar jet," seru Maung.
Myanmar, sebagai bagian dari negara Asia Tenggata telah terlibat dalam kekacauan sejak kudeta.
Setelah itu, konflik meletus di seluruh negeri. Pihak berwenang memberikan tindakan keras terhadap sebagian besar protes damai di kota-kota.
Sebagai pimpinan militer, Min Aung Hlaing membenarkan kudeta. Dia menuduh, telah terjadi kecurangan yang luas pada pemili Noveber 2022 yang memenangkan partai Ung San Suu Kyi.
Baca Juga: Pengungsi Rohingya Gugat Facebook 150 Miliar Dolar AS atas Kekerasan di Myanmar
Sementara itu, Jaringan Asia untuk Pemilu Beas, pemantau pemili independen di Bangko mengatakan, mereka tidak menemukan bukti penipuan massal dalam pemilu. Hasilnya sudah mewakili kehendak rakyat.
Pemerintah Min Aung Hlaing telah berjanji, mengadakan pemilihan baru Agustua tahun depan. Namun, para kritikus skeptis. Mereka memperkirakan setiap pemungutan suara aka berlangsung jauh dari bebas dan adil. ***