Mantan Diplomat Wanita Afghanistan Desak PBB untuk Tidak Beri Kursi Bagi Taliban Jika Tak Penuhi Hak Perempuan

22 Oktober 2021, 10:47 WIB
Mantan diplomat Afghanistan Asila Wardak, mantan politisi Afghanistan dan perunding perdamaian Fawzia Koofi, jurnalis Afghanistan Anisa Shaheed dan mantan politisi Afghanistan, Naheed Fareed /Foto: REUTERS /Michelle Nicols/

SEPUTARTANGSEL.COM - Taliban telah berhasil menguasai Afghanistan sejak bulan Agustus 2021 lalu, banyak kelompok-kelompok yang masih tidak menerima kekuasaan Taliban.

Baru-baru ini sekelompok wanita Afghanistan yang terdiri dari mantan diplomat dan politisi, mendesak organisasi PBB untuk tidak memberikan kursi kepada Taliban sebagai perwakilan dunia.

Fawzia Koofi mantan politisi Afghanistan dan perunding perdamaian mengatakan untuk memberikan kursi kepada seseorang yang lebih menghormati hak semua orang.

Baca Juga: Geng 400 Mawozo Haiti Minta Tebusan 1 Juta Dolar Per Misionaris Kristen yang Diculik

"PBB perlu memberikan kursi itu kepada seseorang yang menghormati hak semua orang di Afghanistan." kata Fawzia Koofi kepada wartawan di luar Dewan Keamanan PBB di New York, dikutip SeputarTangsel.Com dari Reuters, 22 Oktober 2021.

Menurutnya di kepemimpinan Taliban saat ini hak seorang wanita tidak lagi dihormati tak sesuai dengan janji yang pernah diserukan Taliban.

"Bantuan, uang, pengakuan semuanya adalah pengaruh yang harus digunakan dunia untuk inklusi, untuk menghormati hak-hak perempuan, untuk menghormati hak semua orang." tambahnya.

Baca Juga: Damaskus Berdarah, Serangan Bom Menewaskan 14 Orang Oleh Pemberontak Suriah

Koofi bergabung dengan beberapa wanita seperti mantan politisi, Naheed Fareed, mantan diplomat Asila Wardak dan jurnalis Anisa Shaheed.

Hal ini mereka serukan saat kunjungan ke markas organisasi PBB di New York pada Kamis 21 Oktober 2021.

"Ketika Taliban mengambil Afghanistan ... mereka mengatakan bahwa mereka akan memberikan izin kepada perempuan untuk melanjutkan pekerjaan mereka, untuk kembali ke sekolah, tetapi mereka tidak menepati janji itu," kata Fareed mantan politisi Afghanistan.

Baca Juga: Menyusul Perundingan Denuklirisasi, Korea Utara Tembakan Rudal Balistik Dari Kapal Selam

Taliban telah bersumpah untuk menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan syariah, atau hukum Islam.

Namun kenyataannya di bawah pemerintahan Taliban dari tahun 1996 hingga 2001, perempuan tidak dapat bekerja dan anak perempuan dilarang bersekolah. Perempuan harus menutupi wajah mereka dan ditemani oleh kerabat laki-laki ketika mereka meninggalkan rumah.

Desakan para wanita Afghanistan ini telah diterima oleh PBB dan akan mempertimbangkan siapa yang harus mewakili Afghanistan di mata Dunia.

Baca Juga: Myanmar Bebaskan Ratusan Tahanan Politik di Bawah Tekanan ASEAN

Disamping desakan tersebut, Taliban telah menunjuk Suhail Shaheen sebagai duta besar PBB, sementara Ghulam Isaczai utusan Afghanistan untuk PBB berusaha untuk tetap berada di kursi negara itu.

Negara-negara anggota PBB diperkirakan akan membuat keputusan pada akhir tahun ini untuk menentukan siapa yang berhak wakili Afghanistan.

Mantan diplomat Afghanistan Asila Wardak, berharap kepada negara-negara di PBB untuk menekan Taliban agar memenuhi semua janji-janji.

Baca Juga: Sepak Terjang Colin Powell, Menolak Jadi Presiden Akhirnya Menjadi Menteri Pertama Kulit Hitam Amerika Serikat

"untuk menerapkan kata-kata mereka dalam hal hak-hak perempuan dan jika nda akan memberi mereka kursi, harus ada syarat." kata Wardak. ***

Editor: Taufik Hidayat

Tags

Terkini

Terpopuler