SEPUTARTANGSEL.COM – Uni Eropa dibuat kesal lantaran tindakan China yang dinilai dapat membahayakan perdamaian di kawasan Laut China Selatan.
Uni Eropa memanggil dan mendesak China pada Sabtu.
Mereka meminta China mematuhi keputusan pengadilan internasional tahun 2016 yang menolak klaim negari tirai bambu itu atas 90 persen kedaulatan di Laut China Selatan.
Pada 19 April 2021, Uni Eropa telah merilis kebijakan baru yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik di sektor keamanan hingga kesehatan.
Baca Juga: Lindungi Pekerja Perempuan, Kementerian Ketenagakerjaan Keluarkan Kebijakan Ini
Hal tersebut dilakukan demi melancarkan perlawanan kekuatan China yang meningkat.
Filipina juga mengecam keras adanya kehadiran milisi maritim China pada Jumat, 23 April 2021.
Milisi maritim China berada di Julian Felipe Reef atau yang disebut Whitsun Reef, zona ekonomi eksklusif (ZEE) Manila sepanjang 200 mil dalam beberapa pekan terakhir.
"Ketegangan di Laut China Selatan semakin meningkat dengan adanya kehadiran kapal-kapal besar China akhir-akhir ini di Whitsun Reef. Tentu kehadiran mereka dapat membahayakan perdamaian dan stabilitas di kawasan itu," kata Juru Bicara Uni Eropa.
Baca Juga: Lirik Lagu Sampai Jumpa - Endang Soekamti yang Viral Dinyanyikan Kru KRI Nanggala-402
Baca Juga: Sudah Resmi, Aturan Larangan Masuk Bagi WNA Asal India
Lanjutnya,"Eropa kembali menentang kuat atas tindakan sepihak China yang dapat merusak stabilitas regional dan ketertiban berdasarkan aturan internasional.”
Dikutip dari Reuters, China segera menepis tuduhan Uni Eropa.
China menolak tuduhan bahwa kapal-kapal milisi maritim miliknya di Whitsun Reef, yang oleh China disebut Niu'E Jiao, telah membahayakan perdamaian dan keamanan kawasan tersebut.
Misi China untuk Uni Eropa menegaskan kembali bahwa kapal-kapal miliknya berhak untuk berada di sekitar Kepulauan Spratly atau Nansha China karena masih masuk ke dalam wilayah yang sah untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan.
Baca Juga: Atasi Krisis Myanmar, Para Pemimpin ASEAN Sepakati 5 Poin Konsensus dan Pembebasan Tahanan Politik
Baca Juga: Catat, Jepang Mulai 25 April Tetapkan Keadaan Darurat di Empat Prefektur
"Laut China Selatan seharusnya tidak dijadikan sebagai alat bagi negara-negara tertentu untuk intervensi dan menekan China, apalagi menjadikannya ajang pertarungan kekuatan besar," kata pihak China dalam pernyataannya.
China semakin dibuat khawatir apabila Uni Eropa dan sejumlah negara lain terpengaruh akan seruan Presiden AS Joe Biden dalam langkah yang terkoordinasi untuk memberikan sanksi atas permasalahan kekerasan keamanan di Hong Kong maupun perlakuan diskriminasi terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.
Seperti dalam pernyataan bulan lalu oleh Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menyatakan bahwa Negeri Paman Sam itu turut mendukung sekutunya, Filipina, guna menghadapi keberadaan milisi maritim China di Whitsun Reef.