SEPUTARTANGSEL.COM - Twitter menangguhkan presiden Amerika Serikat Donald Trump di hari Jum'at, 8 Januari 2021 sebagai hukuman atas perannya dalam memicu kekerasan di gedung Capitol Hill minggu ini.
Dengan penangguhan ini Trump kehilangan tempat di mana ia dapat berkomunikasi secara langsung kepada 88 juta follower, yang terdiri dari banyak pendukung dan kritikus.
Langkah ini adalah teguran bersejarah untuk presiden yang terkenal telah menggunakan platform media sosial ini untuk mencapai keunggulan politik.
Baca Juga: Tindak Lanjuti Temuan Komnas HAM, Polri Bentuk Tim Khusus dari Bareskrim dan Propam
Baca Juga: Komnas HAM Minta Senjata Api yang Digunakan 6 Laskar FPI Diusut, Berikut 4 Rekomendasinya
Selama ini Twitter telah menjadi alat komunikasi utama Trump untuk mengumumkan kebijakan, mendorong siklus berita, memecat pejabat, mengutarakan kebohongan, mengecam para musuh dan memuji para sekutunya.
Penangguhan ini bukan berarti terjadi tanpa adanya perlawanan dari Trump. Dalam pernyataannya ia menuduh Twitter "bekerja sama dengan golongan kiri Radikal dan partai Demokrat" untuk menghapus akunnya.
Ia mengancam akan menerbitkan regulasi, menjanjikan sebuah "pengumuman besar," dan berkata ia akan mencari kemungkinan "membangun platform untuk kita sendiri di masa depan yang dekat!"
Baca Juga: Pisah Sambut Polres Metro Tangerang Kota kepada Kombes Pol Deonijiu De Fatima
Baca Juga: Pandemi Covid-19, Pemkab Raja Ampat Lakukan Survei Kepuasan Online
Akun official untuk kepresidenan, @POTUS sempat mengetweet pesan tersebut, namun Twitter dengan cepat segera menghapus tweet itu.
"Kita tidak akan dibungkam!" kata @POTUS, sebelum akhirnya tweet itu dihapus. Trump juga mengatakan hal yang sama di pernyataannya.
Sebelumnya selama bertahun-tahun Twitter menolak mengambil aksi kepada Trump. Meskipun banyak kritikus yang meminta agar menangguhkan akunnya, Twitter beralasan bahwa seorang pemimpin negara harus bisa berbicara untuk warganya tanpa ada hambatan.
Serangkaian tweet dari Trump yang terus meragukan pemilihan presiden di tahun 2020, dan kerusuhan di gedung Capitol Hill yang mengambil insipirasi dari komentar-komentarnya, menjadi pendorong Twitter mengambil langkah yang nyata.
Baca Juga: Kematian 6 Laskar FPI, Komnas HAM: Peristiwa Pelanggaran HAM
Baca Juga: Kekasih Gigi Hadid Rilis MV Terbaru, Thank You Zayn Jadi Trending Twitter
Twitter secara spesifik mengangkat potensi tentang bagaimana banyak tweet terbaru Trump dapat menggerakkan massa pendukungnya untuk melakukan kekerasan saat pelantikan Joe Biden.
Analisis dari Twitter ini dinilai para ahli sebagai ekspansi besar dalam pendekatannya untuk moderasi konten online berbahaya. Langkah penangguhan ini berarti semua tweet Trump hilang dari situsnya.
Keputusan ini dinilai luar biasa untuk perusahaan yang dahulu pernah menyebut dirinya "sayap pidato bebas dari partai pidato bebas." Banyak pengamat mencatat bahwa ini adalah penegasan paling agresif di sejarah Twitter.
Menurut Twitter ada dua Tweet dari Trump, satu yang menyatakan kalau 75 juta warga Amerika yang memilihnya adalah "Patriot Amerika" yang "tidak akan dilecehkan atau diperlakukan secara tidak adil dalam bentuk apapun!"
Baca Juga: Musisi Filipina, Monty Macalino Jadikan Rosé Blackpink Inspirasi Setelah Membantunya Bangkit
Baca Juga: Hitler Benar Dalam Satu Hal, Kata Anggota Kongres AS
Dikutip Seputartangsel.com dari The Washington Post 9 Januari 2020, Trump lalu mengumumkan ia tidak akan menghadiri acara pelantikan presiden Joe Biden akhir bulan ini.
Di sebuah tulisan blog yang diterbitkan oleh Twitter, mereka berpendapat bahwa dua pesan ini melanggar kebijakan pemuliaan kekerasan, dan dapat "menginspirasi orang-orang lainnya untuk melakukan aksi kekerasan yang sama" yang terjadi di gedung Captiol Hill Rabu 6 Januari 2021 kemarin.
Tweet kedua, menurut Twitter, juga dapat ditafsirkan oleh para pendukungnya untuk ajakan untuk melakukan kekerasan selama pelantikan berlangsung.
Facebook sendiri mengatakan pada Kamis 7 Januari 2021 bahwa akun Trump ditangguhkan sampai waktu yang tidak pasti, hingga paling tidak selama dua minggu ke depan. Mereka menyebutkan alasan yang sama bahwa "resikonya terlalu besar" di masa transisi kepresidenan.***