Network
Harri mengaku, perilaku tersebut sangat tidak patut. Terlebih di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini tidak hanya menjadi pukulan berat bagi sistem kesehatan, tetapi juga sosial ekonomi di masyarakat.
"Perekonomian dan kesejahteraan di Indonesia belum merata. Kesenjangan ekonomi yang tinggi sehingga pamer harta oleh pejabat publik bisa dapat memicu dampak psikologis di masyarakat," tambahnya.
Harri Widiarsa pun mendesak Bupati Tangerang melakukan evaluasi serta mengambil sanksi tegas dan terukur jika memang benar video tersebut merupakan salah satu pejabat di Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
Selain itu, Ombudsman Banten juga menyarankan agar Bupati melibatkan PPATK untuk menelusuri aliran dana uang yang dipamerkan Direktur PD Pasar tersebut.
"Jika ditemukan indikasi penyimpangan atau pelanggaran, segera lakukan pemeriksaan termasuk aliran transaksi keuangannya dengan melibatkan PPATK. Jangan ada ruang abu-abu dalam penegakan disiplin di Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Jika ada pelanggaran dan penyimpangan yang nyata, jatuhkan sanksi yang tegas dan terukur," pungkasnya.***
