Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyindir pemerintah karena tidak berani menindak tegas elit politik atau elit agama meski melanggar protokol kesehatan.
Sementara, para pedagang kaki lima ditindak secara tegas dan tidak diperbolehkan untuk berjualan, sehingga kehilangan matapencaharian.
Tindakan tersebut, dilakukan untuk menekan laju penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Titik Api di Ketinggian, BNPB Sulit Padamkan Karhutla di Bukit Anak Dara Lombok Timur
Baca Juga: FPI dan Habib Rizieq Didenda 50 Juta Oleh Pemprov DKI Jakarta, Ini Tanggapan Doni Monardo
"Pedagang pasar diuber-uber, bahkan tidak boleh jualan karena dianggap tidak memenuhi protokol Covid-19," kata Mu'ti dalam akun Twitter pribadinya @Abe_Mukti, Minggu 15 November 2020.
"Mereka kehilangan mata pencaharian karena Covid-19," imbuh Mu'ti.
Diketahui, pemerintah enggan untuk membatalkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 meski Indonesia terlihat kewalahan dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Baca Juga: Hasil Pertandingan UEFA Nations League: Belgia Tuntaskan Dendam, Italia Teruskan Tren Positif
