Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq menjadi momentum membuka tabir permasalahan dengan Pemerintah.
Persoalan antara keduanya tidak akan pernah selesai apabila yang terjadi hanya mengklaim masing-masing pihak.
Demikian diungkapkan oleh Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Hariyadi.
Baca Juga: Tak Ada Masalah Keimigrasian, Habib Rizieq Diperlakukan Sebagai Penumpang Biasa
Baca Juga: Dinas Bina Marga DKI Jakarta Uji Coba Underpass Senen Extention Selama Dua Hari
“Pulangnya Habib Rizieq Shihab sebagai momentum bagi pemerintah, agar menjadi terang benderang persoalan yang terjadi selama ini,” kata Ade Reza Hariyadi, Selasa 10 November 2020.
Menurut Ade, hak-hak konstitusional Habib Rizieq untuk mendapatkan pelayanan hukum terbaik juga harus dipenuhi.
“Tidak bisa hanya berdiri sendiri, harus saling berinteraksi. Kalau sudah tidak ada persoalan di sana, ya sebaiknya di terima. Kalau masih ada masalah hukum. Habib Rizieq harus menghadapi, dan hak-hak konstitusional digunakan untuk mendapatkan pelayanan hukum yang terbaik,” ujarnya, dikutip Seputartangsel.com dari RRI.
Baca Juga: Habib Rizieq Disambut Ribuan Orang, Politikus PDIP: Kita Tunggu Siapa yang Akan Kena Azab
Baca Juga: Ketua PA 212 Apresiasi Aparat Keamanan Kawal Habib Rizieq Pulang
Namun sebaliknya, lanjut Ade, pemerintah juga tidak boleh terkesan mencari kesalahan dari Habib Rizieq.
"Keduanya juga tidak ada upaya untuk mencari cari kesalahan, karena Habib Rizieq yang suka berseberangan pendapat dengan pemerintah. Harus ada situasi yang sama-sama fair. Sehingga tidak ada kesan-kesan lain," ungkapnya.
Baca Juga: Hari Pahlawan 10 November, Ini Daftar Pesan Perjuangan Para Pahlawan Nasional
Baca Juga: Habib Rizieq Pulang ke Indonesia, Penumpang Diimbau Datang Lebih Awal Atau Reschedule
Menurut dia, yang terjadi selama ini adalah perang opini, yang sifatnya faktual justru tidak terungkap.
”Ini momentumnya Habib Rizieq kembali ke Indonesia untuk pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut, kalau tidak diselesaikan, akan tetap menggantung menjadi opini yang simpang siur yang memunculkan keresahan di tengah masyarakat,” ujarnya.***
