Network
Baca Juga: Usai Training Camp di Kroasia, Timnas Indonesia U-19 Siap Jalani Turnamen Bergengsi di Prancis
Hal itu menunjukkan masyarakat memiliki harapan bahwa media bisa menjaga jarak dengan semua pihak yang terlibat dalam kompetisi politik tersebut.
"Semua pasangan kandidat memperoleh sorotan yang sama dari media, baik dari sisi positif maupun negatif. Media hendaknya tidak menjadi instrumen propaganda dari calon tertentu," ungkapnya.
Media massa, kata Nurhadi, telah menjadi alat kontrol sosial dan pilar keempat demokrasi ketika kebebasan pers digunakan sebagai alat ukur untuk melihat demokratis atau tidaknya sebuah negara.
Baca Juga: Pimpinan Gontor KH Abdullah Syukri Zarkasyi Wafat, Ini Jejak Keilmuan dan Kiprahnya
Baca Juga: Awas Hoaks, Formulir Online Pengajuan BLT UMKM BPUM Ini Jangan Diisi!
Pada Pilkada serentak 2020, keterlibatan media sangatlah besar karena perannya sebagai penyiar informasi dan isu-isu politik.
Namun, kata Nurhadi, keterlibatan media ini terkadang menjadi agak menyimpang karena penggunaan media yang eksploitatif untuk kepentingan tertentu.
Oleh karena itu, kata dia, Dewan Pers selaku pemangku kepentingan media massa di Indonesia perlu mengefektifkan "poin kode etik" yang menekankan pada pemberitaan yang jujur dan tidak memihak, serta berperan dalam menciptakan suasana yang lebih kondusif.
Hadir dalam kesempatan itu, perwakilan Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan para "stakeholder" terkait.***
