Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin mengatakan, vaksin yang belum berlabel halal bisa digunakan oleh masyarakat.
Akan tetapi, menurut Ma’ruf, harus ada ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa vaksin tersebut bisa digunakan karena kondisi darurat.
“Andai kata suatu ketika itu ternyata belum ada yang halal, maka bisa digunakan walau tidak halal secara darurat, tetapi dengan penetapan oleh lembaga. Bahwa iya ini boleh digunakan karena keadaannya darurat, itu harus ada ketetapan yang dikeluarkan oleh MUI,” kata Ma’ruf Amin dalam dialog bersama Reisa Broto Asmoro, Jumat 16 Oktober 2020.
Baca Juga: Berkas dan Tersangka Dugaan Pencabutan Red Notice Djoko Tjandra Dilimpahkan ke Kejari Jaksel
Baca Juga: Janji Pensiun Usai Akhir Masa Jabatan 2024, Segini Tabungan Luhut Binsar Pandjaitan
Dalam dialog yang disiarkan dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Ma’ruf menyinggung ketika vaksin meningitis pada tahun 2010 tersedia di Indonesia, namun belum mendapatkan sertifikasi kehalalan.
“Seperti (vaksin) meningitis itu, ternyata belum ada yang halal. Tetapi kalau itu tidak ada atau kalau tidak digunakan vaksin itu, akan timbul kebahayaan akan timbulkan penyakit berkepanjangan, maka bisa digunakan secara darurat,” tambahnya.
Menurut Ma'ruf, ketika nanti dilakukan sertifikasi oleh MUI, vaksin COVID-19 dinyatakan halal, maka hal itu tidak akan menimbulkan persoalan.
Baca Juga: Korban PHK di Bogor akan Mendapat Bantuan Dana Rp2,5 Juta, Ini Persyaratannya
Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan Pastikan Pensiun Usai Akhir Masa Jabatan, 2024 Mendatang
“Kalau soal kehalalan itu, apabila itu halal itu tidak akan menjadi masalah, tetapi harus ada sertifikatnya oleh lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini MUI,” tutur Ma’ruf.
Tim dari MUI akan ikut bersama tim dari Pemerintah berangkat ke China untuk melakukan audit kehalalan vaksin Covid-19 buatan Sinovac.
Sebelumnya, Ma’ruf Amin melalui Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan bahwa proses sertifikasi halal tidak akan menghambat proses pendistribusian vaksin Covid-19 kepada masyarakat di Indonesia.
Baca Juga: Update Corona Indonesia 16 Oktober 2020: Tambah 4.301, Makin Mendekati Total 400.000 Kasus
Baca Juga: Nikita Willy dan Indra Priawan Sah Jadi Suami Istri, Ini Mas Kawinnya
"Itu tidak akan menjadi hambatan apa-apa, karena kalau halal alhamdulillah, prosesnya akan begitu saja nggak ada problem apa-apa. Tapi, kalau misalnya nggak halal pun juga nggak masalah, karena kondisi darurat sehingga diperbolehkan," kata Masduki yang juga Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI.
Rencana keterlibatan tim dari MUI tersebut sudah disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, selaku koordinator penanganan Covid-19 di Indonesia.***
