Network
Baca Juga: Jiwa Misqueen Kalian Meronta? Koleksi Sepatu Gading Marten Ada 500 Pasang
Kemudian, Ganjar segera membuka posko pengaduan dan konsultasi bagi buruh yang hendak menyampaikan aspirasinya terkait UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Tidak hanya Ganjar, bahkan dalam pertemuan itu ada pihak kampus yang juga akan membuka layanan serupa.
Baca Juga: Kebijakan Baru Mendikbud Nadiem Makarim, Ini Beda Ujian Nasional dan Asesmen Nasional
"Ternyata pihak kampus mendukung ini, dan mereka akan membuat posko serupa untuk menampung aspirasi. Jadi, kalau nanti poskonya di pemerintah seolah-olah dikanalisasi, peran kampus ini menjadi penting agar mereka bisa menyampaikan di sana," tutur Ganjar.
Ia berharap, Pertemuan ini menjadi pemicu untuk semua orang bisa tahu dan memahami UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Ini Spesifikasi dan Harga Oppo Reno4 F, Diluncurkan Hari Ini
"Memang ada 'problem' komunikasi yang harus diperbaiki. Itulah kenapa kami menggelar pertemuan ini agar semua bisa tahu secara gamblang. Tujuan kami membuat posko kan untuk menampung semua aspirasi, tidak hanya buruh tapi juga ada kepentingan pengusaha, masyarakat, dan pihak lainnya," ungkapnya.
Ganjar tidak memaksa buruh, untuk setuju dengan UU Cipta Kerja, dan pihaknya memberikan ruang kepada pihak yang menolak untuk melakukan "judicial review" di Mahkamah Konstitusi atau memberikan masukan ke pemerintah terkait rencana pembentukan PP dan Perpres.
Baca Juga: Lowongan Kerja BUMN PT Geo Dipa Energi Oktober 2020 untuk Lulusan D3 dan S1
