Network
Baca Juga: Program Dana Bantuan UKM Facebook untuk Bisnis Kecil, Ini Cara Daftarnya
"Jika ada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat maka kami akan menempuh jalur hukum," tegas Ossy.
Ossy menambahkan, di parlemen, Fraksi Demokrat juga sudah mengirim surat kepada Ketua DPR RI Puan Maharani perihal permohonan permintaan dokumen RUU Cipta Kerja.
Surat tersebut tertuang dalam Nomor: FPD.155/DPR.RI/X/2020.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 5, 0 Magnitudo Guncang Bengkulu Selatan, Tidak Berpotensi Tsunami
"Karena pasca disahkannya RUU tersebut menjadi UU, secara resmi Fraksi Partai Demokrat belum mendapatkan dokumen UU Ciptaker yang telah disahkan tersebut," ujarnya.
Dia menjelaskan, lazimnya, jika RUU tersebut akan disahkan menjadi UU, setiap Fraksi di DPR RI akan menerima dokumennya.
“Kami berniat akan mempelajari dokumen final tersebut secara utuh, agar dapat diketahui substansinya secara lengkap dan jelas, pasal per pasal dengan tujuan tidak membuat kebingungan di publik.” kata dia.***
