Network
SEPUTARTANGSEL.COM- Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S. Depari menyesalkan tindak kekerasan yang diduga dilakukan oknum polisi terhadap sejumlah jurnalis yang meliput demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Kamis 8 Oktober 2020.
PWI menegaskan, para wartawan dalam menjalankan tugas dilindungi Undang- Undang NOmor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Menurut Atal S. Depari, UU Pers berlaku secara nasional untuk seluruh warga Negara Indonesia, bukan hanya untuk pers.
Baca Juga: 5 Lokasi SIM Keliling di Jakarta, Berikut Daftarnya
Dengan begitu, semua pihak, termasuk petugas kepolisian, juga harus menghormati ketentuan dalam UU Pers.
“Pers bekerja berpedoman pada kode etik jurnalistik, baik kode etik jurnalistik masing –masing organisasi maupun kode etik jurnalistik yang diterapkan Dewan Pers. Dimana pers bekerja menurut peraturan–peraturan yang dikeluarkan Dewan Pers,” kata Atal S. Depari dalam keterangan tertulis, Jumat 9 Oktober 2920, malam.
Atal menjelaskan, pihak manapun yang menghambat dan menghalangi fungsi dan kerja pers dianggap sebagai perbuatan kriminal dan diancam hukuman pidana dua tahun penjara.
Baca Juga: Gatot Nurmatyo: Demo Omnibus Law UU Cipta Kerja Adalah Konsekuensi Keputusan DPR-Presiden
“Dalam Peraturan Dewan Pers diatur terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugasnya, alat-alat kerja tidak boleh dirusak, dirampas, dan kepada wartawan yang bersangkutan tidak boleh dianiaya dan apalagi sampai dibunuh,” tegasnya.
