Network
SEPUTARTANGSEL.COM- Pilkada serentak 2020 secara legal mungkin ditunda jika kondisi memburuk.
Misalnya, jika pandemi Covid-19 semakin tak terkendali dan menuntut tindakan ekstra untuk mengatasinya.
Berbagai elemen masyarakat sendiri, saat ini mendesak agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditunda.
Baca Juga: Anggota TNI dan TGPF yang Tertembak di Papua Dievakuasi ke Jakarta
Alasannya, saat ini jumlah kasus Covid-19 semakin meningkat.
Menanggapi permintaan tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengaku ada kemungkinan dilakukan penundaan jika perkembangan kasus Covid-19 terus meningkat.
Dikutip Seputartangsel.com dari PMJ News, Viryan menjelaskan, penundaan itu bisa dilakukan,menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga: Terbesar di Dunia, Oasis Al Ahsa di Arab Saudi Masuk Situs Rekor Dunia Guinness
"Misalnya apabila kondisinya semakin memburuk, dimungkinkan tidak penundaan? Secara legal memungkinkan," kata Viryan dalam sebuah webbinar, Jumat 9 0ktober 2020.
Viryan menambahkan, ada tiga kemungkinan skema jika perkembangan kasus Covid-19 makin mengkhawatirkan.
Pertama adalah Pilkada serentak terus berjalan sepenuhnya. Kedua, ditunda sebagian dan ketiga ditunda keseluruhan.
Baca Juga: Telkomsel Bagi-bagi Uang Rp2,5 Juta Gratis untuk Pelajar dan Mahasiswa, Ini Syaratnya
Keputusan untuk dilakukan penundaan, jelasnya, kemungkinan besar akan bergantung pada tingkat penyebaran Covid-19 di tiap-tiap daerah.
“Sangat mungkin kalaupun ada opsi penundaan yang kemudian dilihat secara detail itu sangat tergantung kondisi daerahnya,” tuturnya.
Baca Juga: Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini, Sabtu 10 Oktober 2020
Sekalipun Pilkada tetap digelar di tengah pandemi, katanya, KPU telah merancang seluruh tahapan disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Penyelenggara Pilkada juga akan terus mengedukasi pemilih.***
