Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, kebijakan hilirisasi industri yang diterapkan pada nikel berhasil.
Sebagai bukti, pendapatan di sektor ini diklaim naik, dari Rp15 triliun per tahun menjadi Rp360 triliun.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rudianto Tjen memberikan pernyataan senada dengan Presiden Jokowi, meski besar pendapatan yang diakui tidak sama.
"Kebijakan Presiden Joko Widodo melarah ekspor nikel mentah, tapi diolah dulu kemudian diekspor merupakan langkah tepat. Akhirnya pendapatan negara dari komoditi ini cukup besar mencapai Rp299 triliun," kata Rudianto Tjen sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara, Sabtu 15 Oktober 2022.
Meski demikian, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mulyanto tidak mempercayainya begitu saja.
Dia pun mempertanyakan, berapa besar pemasukan untuk negara dari nilai yang sangat besar tersebut.
"Pendapatan dari ekspor nikel diklaim naik dari 15T sebelum hilirisasi, menjadi 360 T setelah hirilisasi. Namun berapa besar pemsukan untuk NEGARA-nya?" tanya Mulyanto di akun Twitter @Pakmul63 yang dikutip SeputarTangsel.Com, Sabtu 15 OKtober 2022.
Baca Juga: Jokowi Setop Ekspor Nikel, Bauksit, Timah dan Tembaga, Said Didu: Tapi Dijual ke Smelter Milik China
Dalam tulisan yang diunggah di cuitan yang sama, Mulyanto bahkan mempertanyakan, keuntungan hingga Rp 360 triliun untuk siapa.
"Pak JOKOWI yang unutk 360 T itu siapa ya? Negara atau investor smelter Cina. Mohon dijawab," tandas Mulyanto yang terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten.
Mulyanto khawatir, keuntungan yang meningkat dari Rp15 trilium menjadi 336 triliun hanyalah 'prank' atau perbuatan bohong untuk menyenangkan publik.
"Penerimaan meroket dari 15T menjadi 360T. Jangan2 cuma prank" pungkasnya.
Baca Juga: Jadwal Sholat Wilayah Kota Tangsel Minggu 16 Oktober 2022, Cek di Sini
Beberapa jam sebelum, Mulyanto meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan audit hilirisasi nikel, agar yakin negara tidak mengalami kerugian alias 'nombok', padahal segala hal sudah diberikan sebagai bangsa.
"BPK harus audit hilirisasi. Jadi subordinat indistrialiasi Cina, bemper melawan WTO, rakyat dipaksa menerima ORE yang rendah, serta insentif yang super duper mewah. Perlu evaluasi apa betul tidak nombok," pungkas Mulyanto. ***
