Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo terkait wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersusidi.
Dalam pembukaan suratnya yang dibacakan secara langsung, Ahmad Syaikhu memuji kepemimpinan Presiden Jokowi selama Indonesia dilanda pandemi Covid-19.
Presiden PKS tersebut mengucapkan syukur, karena berkat kerja sama semua pihak di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, masa-masa sulit pandemi Covid-19 bisa terlewati.
Baca Juga: Harga BBM 1 September 2022 Malah Turun, Ini Daftar Harga Pertalite hingga Pertamax Turbo
"Kami memahami, situasi hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, setelah dua tahun lebih pandemi Covid-19 telah menguji kita sebagai sebuah bangsa," kata Akhmad Syaikhu dalam Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube PKS TV, Kamis 1 September 2022.
"Alhamdulillah atas kerja kolaborasi dari seluruh pihak di bawah kepemimpinan bapak hal pandemi Covid-19 terus membaik," lanjut Ahmad Syaikhu.
Ahmad Syaikhu yang pernah menjadi anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Bekasi menyebut, kondisi ekonomi Indonesia masih belum normal. Rakyat masih terus berjuang untuk bangkit.
Oleh karena itu, mewakili PKS dia sangat mengayangkan, rencana Presiden Jokowi untuk menaikkan BBM bersubsidi.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Bantalan Sosial Rp24,7 Triliun untuk Pengalihan Subsidi BBM, Berikut Rinciannya
Menurut PKS, kebijakan meningkatkan harga BBM yang artinya mengurangi subsidi belum tepat, meski ada komensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT).
Alasannya, Presiden Jokowi dulu sering mengatakan tidak setuju dengan adanya BLT yang dinilai tidak baik untuk prduktivitas.
"Kami juga memahami, bahwa Presiden akan menyalurkan bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BM bersubsidi. Namun demikian, bukankah bantuan langsung tinai adalah kebijakan yang dulu sering Bapak Presiden kritik, karenaitu tidak baik bagi peningkatan produktivitas?" tanya Ahmad Syaikhu.
Bantuan sosial tersebut juga hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh seluruh masyarakat terdampak.
"Bantuan sosial hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh seluruh masyarakat terdampak," jelasnya.
Apalagi, menurut PKS bantuan sosial saat ini masih mempunyai banyak catatan yang harus diperbaiki.
"Apalagi dalam penyaluran bantuan sosial selama ini banyak catatan: ketidakuratan data sehingga tidak tepat sasaran, hingga terjadi penyalahgunaan," kata Ahmad Syaikhu.
Sebaga kesimpulan, Ahmad Syaikhu meminta Presiden Jokowi tidak menaikkan BBM terlebih dahulu. Beban APBN bisa dikurangi dengan berbagai cara.
Dia memberikan solusi untuk pengawasan konsumsi BBM bersubsidi yang lebih ketat, menunda terlebih dahulu proyek-proyek besar yang tidak prioritas, dan melakukan efisensi agara bebas dari pemborosan belanja.
Terakhir, Ahmad Syaikhu sebagai Presiden PKS meminta, Presiden meninjau kembali rencana menaikkan BBM bersubsidi. Rakyat membutuhkan kepedulian nyata dari pemimpinnya.
"Semoga pandangan kami dapat menjadi perhatian penting Bapak Presiden untuk meninjau kembali rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian nyata dari pemimpinnya," tandas Ahmad Syakihu. ***
