Network
Menurut PKS, kebijakan meningkatkan harga BBM yang artinya mengurangi subsidi belum tepat, meski ada komensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT).
Alasannya, Presiden Jokowi dulu sering mengatakan tidak setuju dengan adanya BLT yang dinilai tidak baik untuk prduktivitas.
"Kami juga memahami, bahwa Presiden akan menyalurkan bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BM bersubsidi. Namun demikian, bukankah bantuan langsung tinai adalah kebijakan yang dulu sering Bapak Presiden kritik, karenaitu tidak baik bagi peningkatan produktivitas?" tanya Ahmad Syaikhu.
Bantuan sosial tersebut juga hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh seluruh masyarakat terdampak.
"Bantuan sosial hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh seluruh masyarakat terdampak," jelasnya.
Apalagi, menurut PKS bantuan sosial saat ini masih mempunyai banyak catatan yang harus diperbaiki.
"Apalagi dalam penyaluran bantuan sosial selama ini banyak catatan: ketidakuratan data sehingga tidak tepat sasaran, hingga terjadi penyalahgunaan," kata Ahmad Syaikhu.
Sebaga kesimpulan, Ahmad Syaikhu meminta Presiden Jokowi tidak menaikkan BBM terlebih dahulu. Beban APBN bisa dikurangi dengan berbagai cara.
Dia memberikan solusi untuk pengawasan konsumsi BBM bersubsidi yang lebih ketat, menunda terlebih dahulu proyek-proyek besar yang tidak prioritas, dan melakukan efisensi agara bebas dari pemborosan belanja.
