Presiden Jokowi Sebut Boleh Ngomong Tiga Periode, Said Didu: Janganlah Ajari Rakyat Lawan Konstitusi

- 28 Agustus 2022, 21:24 WIB
Presiden Jokowi memperbolehkan masyarakat bicara tiga periode
Presiden Jokowi memperbolehkan masyarakat bicara tiga periode /Foto: Instagram @jokowi//

SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut akan taat terhadap Konstitusi dan kehendak rakyat sehubungan dengan wacana tiga periode jabatannya di hadapan peserta Musyawarah Rakyat I Jawa Barat di Bandung, Minggu 28 Agustus 2022.

Menurut Presiden Jokowi, Konstitusi Indonesia tidak mengizinkan orang yang sama menjabat presiden selama lebih dari dua kali berturut-turut.

Meski demikian, masyarakat bisa menyampaikan pendapat tentang sosok calon presiden 2024.

Baca Juga: Masinton Pasaribu Duga Ada Kucuran Dana Korupsi Perusahaan Sawit untuk Rencana Jokowi Tiga Periode 

"Konstitusi tidak memperbolehkan, ya sudah jelas itu. Dan sekali lagi saya akan terus taat Konstitusi dan kehendak rakyat," kata Presiden Jokowi di hadapan pendukungnya, dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara, MInggu 28 Agustus 2022.

Dalam kesempatan yang sama Presiden Jokowi menyatakan keheranannya, baru bicara tiga periode sudah ramai. Padahal itu baru wacana dan siapa saja boleh mengutarakan pendapatnya.

"Jangan sampai ada yang baru ngomong tiga periode juga sudah ramai. Itu khan tahapan wacana. Khan boleh saja orang menyampaikan pendapat,' tutur Presiden Jokowi.

"Wong ada yang ngomong, ganti presiden khan juga boleh, Jokowi mundur khan juga boleh. Ini khan negara demokrasi," pungkas Presiden.

Baca Juga: Kaesang Pangarep Tak Setuju Jokowi Jabat Tiga Periode: Jadi Orang Biasa Lebih Enak

Membaca berita pernyataan Presiden Jokowi tentang bebas menyampaikan pendapat, termasuk tentang tiga periode, mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menyanggah. Menurutnya, itu melanggar konstitusi. 

"Bapak Presiden yth, janganlah mengajari rakyat melawan konstitusi," ungkap Said Didu sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @msaid_didu, Minggu 28 Agustus 2022.

Dia pun menjelaskan, bagian mana yang melanggar kontitusi dan tidak dalam cuitannya.

"Konstitusi mengamanatkan bhw masa Jabatan Presiden maksimum 2 Priode jadi kalau mau 3 Priode itu melanggar konstitusi. Mengganti Presiden sblm masa jbtn selesai dibolehkan oleh konstitusi dengan berbagai persyaratan," kata Siad Didu. 

Baca Juga: Cek Fakta: Kaisar Sambo Konsorsium 303, TNI dan BNN Berhasil Amankan 179 Kokain, Benarkah?

Kontitusi Indonesia, yakni UUD 1945 memang sudah mengatur jabatan presiden.

Awalnya jabatan presiden tidak diberi batasan waktu. Dia dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang anggotanya dipilih berdasarkan pemilihan umum.

Namun, sejak reformasi terjadi perubahan atau amandemen UUD 1945. 

Yang pertama, Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR. Jabatan orang nomor satu di Pemerintah Indonesia ini dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden.

Baca Juga: Link Live Streaming BRI Liga 1 Hari Ini: Borneo FC vs Persis Solo, Pesut Etam Waspada Tim Tamu

Yang kedua, tercantum dalam amandemen Pasal 7 UUD 1945. Ada tambahan pasal 7A, 7B, dan 7C. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh lebih dari dua periode berturut-turut. ***

Editor: Taufik Hidayat


Tags

Terkait

Terkini

x