Network
"Menegakkan hukum dan keadilan tidak boleh didasarkan pada persaingan-persaingan politik atau motif-motif mobilitas politik atau katakanlah mencari jabatan untuk naik jabatan ya menghadapi kelompok yang selama ini kritis dengan pemerintahan," jelasnya lagi.
Refly Harun yang juga pengamat politik itu mengatakan, apabila ada satu kelompok yang salah bisa saja menyatakan kesalahannya tapi tidak ada legitimasi menghilangkan nyawa orang apalagi tidak melakukan kejahatan apapun.
"Ini yang menyedihkan ya kita sebagai anak bangsa melihat sesuatu itu kok dari sisi revalitas. Jadi mau Brigadir J yang agamanya berbeda dengan 6 laskar FPI, warga negara lainnya harus mendapat keadilan tanpa mempermasalahkan latar belakangnya suku agama ras dan antar golongan," tambahnya.
Refly juga mengatakan keadilan itu jangan diterapkan dengan diskriminatif terutama oleh kekuasaan.
Jika kekuasaan solid menegakkan keadilan, maka masyarakat tidak akan terbelah. Demikian juga apabila masyarakatnya kompak, maka kekuasaan bisa dipaksa.
Baca Juga: Link Live Streaming BRI Liga 1 Hari Ini: Bhayangkara FC vs Persis Solo, WCP Tak Pandang Remeh Lawan
Ia juga menegaskan untuk meminta publik memandang dari sisi penegakan hukum, bukan dari sisi agama.
Menurutnya, jika dilihat dari sisi agama, maka negara tidak akan mampu menegakkan karena yang terjadi adalah sekelompok orang tertentu akan mengcapture kelompok lain.
Refly menyebut penyidikan independen oleh Komnas HAM atau oleh tim independen bentukan presiden agar tidak terjadi konflik kepentingan merupakan hal yang lumrah diminta oleh masyarakat.
