Jelang Pemilu Marak Hoaks, Ujaran Kebencian dan SARA di Medsos, KPU Perlu Kolaborasi dengan Media Arus Utama

Karena itu, lanjutnya, dibutuhkan kolaborasi dengan media arus utama berikut jaringannya untuk menjernihkan informasi.

PRMN melakukan pertemuan dengan pimpinan KPU, Kamis, 28 Juli 2022.

Sementara gelombang informasi yang dikotori hoaks dan konten negatif merusak pikiran banyak orang, menimbulkan efek merusak yang luar biasa di dunia nyata.

Baca Juga: Prabowo dan Muhaimin Iskandar Bertemu, Tagar 'PrabowoMuhaimin' Trending di Twitter, Cak Imin: Jadi Juga Pemilu

"Bahkan Dewan Pers pun tidak dapat menjangkau konten-konten disinformasi atau konten menyesatkan milik perseorangan (di medsos) ini," kata Yulianto yang merupakan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023.

Dalam kacamata lebih luas, Yulianto melihat persoalan hoaks, konten negatif, dan berita menyesatkan berkaitan erat dengan kedaulatan komunikasi di Tanah Air.

Kedaulatan komunikasi, kata Yulianto, sebuah kondisi di mana negara pun kesulitan melawan karena ruang informasi digital penuh unggahan-unggahan yang ada di media sosial.

Sementara itu, hanya undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang bisa menjangkau, tapi itu pun masuk delik aduan.

Baca Juga: Hoaks Dana Haji Untuk Pembangunan IKN Nusantara Catut PRMN, Ini Penjelasan Kemenag

Meskipun Kementerian Kominfo sudah men-takedown hoaks, ujaran kebencian, iau SARA, dan konten negatif setiap hari namun masih saja bermunculan.