Network
Pihak Jatam menyesalkan, hingga kini tidak ada sanksi hukum dan pemulihan kerusakan sosial-ekologis.
Pemerintah pusat justru memberikan perpanjangan izin pengeboran Blok Brantas pada Lapindo.
Baca Juga: Kabar Operasi Senyap Jokowi 3 Periode Beraksi Lagi, Rizal Ramli: Wajib Dilawan Euy
Padahal kualitas lingkungan (air, udara, dan tanah) di sekitar pusat semburan lumpur menurun drastis, berdampak pada memburuknya kondisi kesehatan dan sosial-ekonomi warga.
Bambang Catur Nusantara dari Pos Koordinasi Keselamatan Korban Lumpur Lapindo (PoskoKKLuLa) mengatakan, semburan lumpur sejak 2006 lalu itu, telah menyebabkan pencemaran logam berat seperti timbal (Pb), Kadmium (Cd) dan Selenium (Se). Ini berdampak pada lahan-lahan pertanian maupun tambak ikan sekitar lumpur Lapindo.
Kandungan logam berat hasil pertanian di atas baku mutu ambang batas (Pb 0,305–1,611 ppm, Cd 0,034–0,086 ppm, Se0,066–1,086 ppm).
Baca Juga: Bantu Pencarian Eril, Putra Ridwan Kamil, SAR Nasional Jabar Siapkan Tim Bersertifikat Internasional
Kandungan logam berat itu menyebabkan produk pertanian tidak aman dikonsumsi dan produktivitasnya menurun.
Air sumur yang sebelumnya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari warga di sekitar lokasi semburan lumpur Lapindo, kini tidak lagi dapat digunakan. Air berbau karat, berwarna keruh coklat-kekuningan, dan asin. Untuk minum dan memasak, warga terpaksa membeli air bersih dalam kemasan jerigen, dengan harga Rp2.500 per 25 liter.
Data tiga puskesmas Porong, Tanggulangin, dan Jabon menunjukkan tingginya jumlah pasien penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Di Porong terdapat 3.144 pasien, di Jabon sebanyak 3.623, dan di Tanggulangin selama 2020, jumlahnya mencapai 28.713 pasien.
