Hal tersebut dinilainya berbeda dengan penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan oleh Presiden Jokowi yang menurutnya dilakukan tanpa mandat langsung dari rakyat.
"Ini kan kacau, ini diangkat oleh Presiden, nggak ada mandat langsung dari rakyat, kemudian mengurusi banyak hal dan Presiden jadi persoalannya seremoni dan simbolik aja jadinya. Pertanyaannya menteri-menteri lain kemana?" ujar Masinton.
"Nah itu yang menurut kita ini aneh. Baru ini terjadi, satu menteri mengurusi segala urusan," tambahnya.
Masinton mengatakan, ditunjuknya Luhut Binsar Pandjaitan dalam hampir semua urusan pemerintahan akan membuat publik semakin tidak percaya kepada pemerintah.
Termasuk dalam hal ini ketika Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi untuk menangani minyak goreng.
Meski penugasan menteri merupakan hak prerogatif Presiden, Masinton meminta Jokowi agar mendengarkan suara-suara di luar istana.
"Tentu penugasan menteri itu hak prerogatif Presiden, tapi meskipun itu prerogatif Presiden, kan juga harus mendengar dong suara-suara di luar istana, baik suara partai politik, suara-suara elemen masyarakat. Ini kan harus dijadikan pertimbangan," tegasnya.***