Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membantu mengawasi dan mengurus masalah minyak goreng di wilayah Jawa dan Bali.
Keputusan Presiden Jokowi itu dikritik Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu.
Pasalnya Menko Marves telah mengurusi banyak bidang dalam tugas kabinet.
Baca Juga: Kebakaran Dekat Stasiun Kebayoran Lama, 27 Mobil Pemadam Dikerahkan
Masinton menyayangkan jika semua bidang diurus oleh Menko Marves. Hal ini dinilainya tidak kredibel.
"Ha ha haaa.. Lu Lagi.. Lu Lagi. Makin gak kredibel #minyakgoreng," ujar Masinton dikutip SeputarTangsel.com dari akun Twitter @Masinton pada Selasa 24 Mei 2022.
Sebelumnya, Masinton Pasaribu sempat mengungkapkan bahwa isu kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor bahan baku minyak goreng adalah untuk membiayai kampanye penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga: BTS Jadi Duta Global di Ajang Balap Formula E Seoul Agustus 2022
Masinton mengaku memiliki informasi kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) merupakan bentuk urun dana (fundraising) untuk membiayai wacana penundaan Pemilu 2024, sekaligus kampanye perpanjangan masa jabatan presiden.
