Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengkritik penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam sejumlah urusan pemerintahan.
Masinton Pasaribu menilai penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan dalam sejumlah urusan pemerintahan menunjukkan adanya menteri yang diutamakan.
Masinton Pasaribu melihat hal tersebut tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia.
"Kita ini kan menganut sistem presidensial, bukan parlementer. Kalau kemudian dalam praktik pemerintahan itu seakan-akan diciptakan ada menteri utama, ada menteri yang seakan-akan ya prime minister itu, perdana menteri lah. Ini kan keliru," kata Masinton Pasaribu, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Jumat, 27 Mei 2022.
Menurut Masinton Pasaribu, dengan penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan dalam banyak urusan pemerintahan membuat kredibilitas kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin perlu dipertanyakan.
Anggota Komisi IX DPR RI itu menjelaskan, dalam sistem pemerintahan parlementer, seorang perdana menteri mendapat mandat dari rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu).
