Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon meminta pemerintah mencabut kebijakan larangan ekspor CPO, pada Selasa 17 Mei 2022.
Fadli Zon mengatakan larangan ekspor CPO telah merugikan petani sawit di berbagai daerah.
Kebijakan larangan ekspor CPO dikeluarkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan berlaku sejak 28 April 2022.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Izinkan Lepas Masker di Ruang Terbuka, Kecuali Hal Ini
Jokowi melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.
Namun, setelah beberapa pekan kebijakan berlaku, Fadli Zon menilai kebijakan itu tidak mampu menyelesaikan melonjaknya harga minyak goreng.
Kebijakan larangan ekspor CPO justru menimbulkan masalah baru bagi petani sawit.
Dalam akun Twitter pribadinya, Fadli Zon mengungkapkan kebijakan larangan ekspor CPO telah merugikan tiga juta petani sawit.
Baca Juga: Tagar Masker Jadi Trending Twitter Usai Jokowi Umumkan Aturan Terbaru
"Kebijakan tersebut telah merugikan tiga juta petani sawit kita," ujar Fadli dikutip SeputarTangsel.com dari akun Twitter @fadlizon, Selasa 17 Mei 2022.
Fadli Zon mengungkapkan harga tandan buah segar (TBS) milik petani sawit terus merosot harganya dan jutaan petani sawit dirugikan.
"Sejak kebijakan itu dirilis pada 28 April 2022 lalu, harga tandan buah segar (TBS) milik petani sawit terus merosot harganya," anggota DPR ini.
HKTI memiliki data bahwa petani sawit di berbagai daerah meminta kebijakan larangan ekspor CPO dicabut karena merugikan mereka.
Baca Juga: Fadli Zon Minta Kebijakan Larangan Ekspor CPO Dicabut, Sebelum Beri Kerugian Lebih Besar
Fadli Zon menilai kebijakan larangan ekspor CPO gagal mencapai tujuannya, yaitu menurunkan harga minyak goreng eceran di dalam negeri.
Menurutnya, kebijakan tersebut kini terbukti malah mendatangkan lebih banyak lagi kerugian, baik terhadap neraca perdagangan, maupun terhadap petani sawit dan produsen CPO kita.
Fadli Zon menjelaskan bahwa kelebihan pasokan minyak sawit yang ada selama ini diserap oleh pasar ekspor, tidak mungkin diserap semua pasar domestik.
"Jadi, kelebihan pasokan minyak sawit yg ada selama ini diserap oleh pasar ekspor, tdk mungkin diserap semua pasar domestik. Kalau pemerintah melarang ekspor CPO dan minyak goreng, lalu sisa produksinya mau dikemanakan?," ujarnya
Baca Juga: Begini Roy Suryo Tanggapi Kasus Ustadz Abdul Somad Ditahan dan Dideportasi Dari Singapura
Oleh karena itu, kata Fadli, pemerintah harus merumuskan kebijakan persawitan yg lebih baik dan lebih akurat.
"Sesudah itu, pemerintah harus merumuskan kebijakan persawitan yg lebih baik dan lebih akurat," ujarnya.
Fadli Zon mengatakan kebijakan larangan CPO tidak berangkat dari kajian matang.
HKTI juga telah menyampaikan kepada pemerintah bahwa larangan ekspor bukanlah solusi, karena penyebab kelangkaan minyak goreng di dalam negeri bukanlah jumlah stok, melainkan soal penegakan hukum terkait kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).***
