Oleh karena itu, kata Fadli, pemerintah harus merumuskan kebijakan persawitan yg lebih baik dan lebih akurat.
"Sesudah itu, pemerintah harus merumuskan kebijakan persawitan yg lebih baik dan lebih akurat," ujarnya.
Fadli Zon mengatakan kebijakan larangan CPO tidak berangkat dari kajian matang.
HKTI juga telah menyampaikan kepada pemerintah bahwa larangan ekspor bukanlah solusi, karena penyebab kelangkaan minyak goreng di dalam negeri bukanlah jumlah stok, melainkan soal penegakan hukum terkait kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).***