Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu kembali menyoroti kebijakan pemerintah tentang minyak goreng.
Menurut Said Didu, berbagai kebijakan tentang minyak goreng sudah dilakukan Presiden Jokowi.
Said Didu menyebut semua kebijakan sebagai kerugian dan mempertanyakan apakah sudah membuat harga minyak goreng turun.
"Bapak Presiden Yth, kebijakan penanganan migir sdh: 1. sdh habiskan subsidi dan BLT sktr Rp 15 trilyun. 2) kehilangan pendapatan negara sktr Rp 12 trilyun per bulan. 3) kehilangan perolehan ekspor sktr Rp 22 trilyun per bulan," ungkap Said Didu sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @saiddidu, Minggu 8 Mei 2022.
"Apakah dg kerugian tsb harga minyak sudah turun?" tanya Said Didu.
Netizen yang membaca cuitan Said Didu kali ini hampir satu suara. Mereka menilai, kebijakan yang dilakukan justru membuat petani merugi.
"Stlh ada larangan ekspor, di tingkat petani harga sawit anjlok stlh sebelumnya tinggi. Krn demandnya jg tinggi, hulu atau perkebunan tdk masalah soal kualitas produksi? Yg diekspor sawit mentah atau sawit olahan berupa produk turunan yakni CPO? brp utk biodiesel, plm, oil/migor?" kata @Setiawan6251ya1.
"Bagaimana harga minyak goreng MAU turun wong pemerintah nya saja tidak berdaya menghukum mereka PEMILIK penyuplai/ pemasok minyak goreng yg mempermainkan harga minyak goreng yg ada seperti MOBIL remote control yg TDK bisa melakukan apapun," sebut @SlametKasan.
Netizen lain, bahkan mengatakan kebijakan yang dibuat memang bukan bertujuan menurunkan minyak goreng.
"Siapa bilang tujuan semua itu buat nurunin harga migor? Seperti biasa itu cuma bancakan. Hari ini harga migor masih sama saja tidak kembali ke harga dulu," ucap @Indianan747400.
Baca Juga: Presiden Jelaskan Larangan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, Netizen: Sekarang Anda Ngaku Sendiri
Sebelumnya, harga minyak goreng memang sudah mengalami lonjakan mulai akhir tahun 2021. Pemerintah awalnya menerapkan kebijakan satu harga, tetapi membuat produk menjadi langka.
Selanjutnya, pemerintah mengembalikan harga kepada mekanisme pasar. Ketersediaan minyak goreng langsung berlimpah dan diiringi kenaikan harga hingga dua kali lipat.
Terakhir, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng. Ini dilakukan, agar produsen memperhatikan ketersediaan dalam negeri terlebih dahulu hingga produk melimpah. Dengan demikian, bahan kebutuhan rumah tangga tersebut juga akan turun harganya.
Di luar itu, pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat tertentu. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat menengah ke bawah membeli bahan pokok, terutama minyak goreng yang harganya masih tinggi. ***
