Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKASP) DPR RI Fadli Zon meminta agar pemerintah memikirkan setiap kebijakan secara matang, berikut target dan dampak dari kebijakan tersebut.
Hal ini diutarakan Fadli Zon setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan bahan baku minyak goreng lainnya.
Fadli Zon menyebut, kebijakan larangan ekspor CPO merupakan kenijakan populis yang merugikan.
Baca Juga: Fadli Zon Kunjungi Hendropriyono: Ini Kondisinya Setelah Kena Demam Berdarah
Fadli Zon menilai, hal tersebut tak hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan pengusaha sawit.
"Seharusnya setiap kebijakan dipikirkan matang2 target n dampaknya. Soal larangan ekspor ini kelihatannya kebijakan populis, tp dampaknya merugikan kita sendiri. Petani rugi, pengusaha rugi, negara rugi," kata Fadli Zon, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @fadlizon pada Jumat, 6 Mei 2022.
Politisi Partai Gerindra itu pun mengimbau agar pemerintah segera membuka keran ekspor.
Pasalnya, kata Fadli Zon, saat ini sudah ada kebijakan domestic market obligation (DMO).
"Segera sj buka lg keran ekspor. Kan sdh ada DMO," ujar Fadli Zon.
Sebelumnya, Chief Executibe Officer dan Direktur Pelaksana Adani Wilmar, Angshu Mallick memprediksi larangan ekspor CPO akan segera dicabut.
Angshu Mallick menduga, Indonesia tidak bisa menahan stok CPO terlalu lama, terlebih karena keterbatasan tempat penyimpanan.
Baca Juga: Moeldoko Sebut NII Lebih Berbahaya dari Kartosoewirjo, Fadli Zon: Beginilah Kalau Pejabat Tak Cerdas
Angshu Mallick melihat, kemungkinan larangan ekspor CPO akan dicabut usai lebaran.
Dia mengatakan, saat ini harga CPO sudah mencapai puncaknya sehingga harga minyak akan segera terkoreksi pada Juni 2022.***
