Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) mengkritisi adanya ketidaksepakatan keputusan larangan ekspor CPO antara Presiden Jokowi dan para menteri.
Presiden Jokowi telah memutuskan larangan ekspor CPO berlaku sejak Kamis 28 April 2022.
Berlawanan dengan keputusan Presiden, Menko Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan mengizinkan ekspor CPO.
Baca Juga: Rizal Ramli Kritik Kebijakan Jokowi Larang Ekspor CPO dan Minyak Goreng: Asal Populer tapi Ngasal
Namun kemudian, Menko meralat pernyataan sebelumnya, merevisi kebijakan dan sepakat dengan perintah Jokowi yaitu melarang ekspor CPO.
Anthony menduga simpang siur kebijakan larangan ekspor ini wujud perang terbuka antara Jokowi dan para menteri.
Menurut Anthony, kebijakan larangan ekspor CPO ini berkaitan dengan korupsi yang melibatkan Wilmar dan membahayakan putra bungsu Jokowi, Gibran Rakabuming.
Baca Juga: Jokowi Larang Ekspor CPO dan Minyak Goreng, Hersubeno Arief: Pasti Ada Sesuatu yang Sangat Besar
"Pertarungan terbuka dimulai. Jokowi larang ekspor CPO dan turunannya, dikoreksi para Menteri, katanya CPO boleh. Korupsi ini melibatkan Wilmar, membahayakan Gibran, melalui Persis Solo," ujar Anthony dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @AnthonyBudiawan pada Jumat 29 April 2022.
Anthony berpendapat bahwa kekhawatiran akan keterlibatan Gibran akan terseret kasus korupsi minyak goreng, menjadi penyebab Jokowi berani melawan oligarki.
Hingga akhirnya Jokowi mengeluarkan kebijakan larangan ekspor CPO.
"Makanya Jokowi melawan, melarang lagi ekspor CPO. Tunggu lanjutannya," katanya.
Dalam berita yang diposting di akun Twitter pribadinya, Anthony mengkritisi wacana penundaan pemilu berkaitan dengan kasus korupsi minyak goreng.
Baca Juga: Kasus Suap Ekspor CPO Libatkan Perusahaan Singapura, Said Didu: Komut Wilmar Dekat dengan Penguasa?
Menurut Anthony, menteri dan Ketua Umum Partainya terlibat dalam melakukan propaganda penundaan Pemilu.
Kegaduhan penundaan Pemilu serta kasus korupsi minyak goreng, membuat Anthony berpendapat bahwa Indonesia sedang di ambang kehancuran.
"Indonesia di ambang kehancuran. Rezim oligarki menguasai Indonesia, mengatur dan mendikte," kata Anthony.
Menurut Anthony, rezim oligarki telah menguasai Indonesia, terbukti ada upaya menunda pemilu yang melanggar konstitusi.
Anthony mengatakan bahwa mobilisasi dukungan untuk wacana penundaan pemilu memerlukan dana besar.
Terutama uang pelicin untuk upaya melakukan amandemen konstitusi, hingga triliunan rupiah.
"Oligarki memang sangat kejam, tidak peduli nasib rakyat. Korupsi ekspor CPO untuk mendanai tunda pemilu?" ujar Anthony.
Anthony mengaitkan pernyataan politisi PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, yang mengungkapkan adanya keterkaitan antara korupsi minyak goreng dengan pendanaan penundaan Pemilu.
Sebelumnya, Masinton Pasaribu mengatakan mendapat informasi terpercaya bahwa uang hasil korupsi ekspor CPO ini akan digunakan untuk mendanai penundaan pemilu.
Menurut Anthony, korupsi ini jelas melibatkan pucuk pimpinan oligarki, dan pucuk pimpinan pemerintah termasuk para pimpinan Parpol.
"Kedaulatan rakyat dan demokrasi dirobek-robek. Jokowi melawan," ujar Anthony.***
