Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) mengkritisi adanya ketidaksepakatan keputusan larangan ekspor CPO antara Presiden Jokowi dan para menteri.
Presiden Jokowi telah memutuskan larangan ekspor CPO berlaku sejak Kamis 28 April 2022.
Berlawanan dengan keputusan Presiden, Menko Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan mengizinkan ekspor CPO.
Baca Juga: Rizal Ramli Kritik Kebijakan Jokowi Larang Ekspor CPO dan Minyak Goreng: Asal Populer tapi Ngasal
Namun kemudian, Menko meralat pernyataan sebelumnya, merevisi kebijakan dan sepakat dengan perintah Jokowi yaitu melarang ekspor CPO.
Anthony menduga simpang siur kebijakan larangan ekspor ini wujud perang terbuka antara Jokowi dan para menteri.
Menurut Anthony, kebijakan larangan ekspor CPO ini berkaitan dengan korupsi yang melibatkan Wilmar dan membahayakan putra bungsu Jokowi, Gibran Rakabuming.
Baca Juga: Jokowi Larang Ekspor CPO dan Minyak Goreng, Hersubeno Arief: Pasti Ada Sesuatu yang Sangat Besar
"Pertarungan terbuka dimulai. Jokowi larang ekspor CPO dan turunannya, dikoreksi para Menteri, katanya CPO boleh. Korupsi ini melibatkan Wilmar, membahayakan Gibran, melalui Persis Solo," ujar Anthony dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @AnthonyBudiawan pada Jumat 29 April 2022.
