Network
Membaca cuitan Presiden Jokowi, netizen mengusulkan berbagai cara untuk mengusut minyak goreng. Usul tersebut mulai dari pengaturan masa konsesi kelapa sawit hingga memecat Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi.
"Kalo memang niat ngurusin nih, ya cuma saran aja. Itu masa konsesi kelapa sawit dipersingkat saja kalo nggak nurut aturan pemerintah. Cuma saran, dri industri punya Kemenperin, yang punya ribuan izin ditangannya. Kalo nggak tegas, ya sampe kpn pun kalah, nangkep orang bukan tegas, tapi tugas," kata @iqbldwip.
"Menterinya pecat, Pak atau sekalian turun saja pak presiden, Urusan minyak goreng begini kok nggak bisa mengatasi. Para UMKM, ibu2 rumah tangga, dan semua pedagang teriak," usul @masani2001.
Sama dengan @masani2001, Akun @rinbagyo juga mengusulkan menteri diganti.
Baca Juga: Kasus Suap Ekspor Minyak Goreng, Jampidsus Kejaksaan Agung Mulai Dalami Kerugian Negara
"Kl menterinya ga bisa ngatur kementeriannya, knp mendagnya ga di-resuffle Pak? Kemenkes jadi lebih baik setelah Oak Terawan diganti," ungkap @rinibagyo.
Seperti diketahui, masalah minyak goreng sudah terjadi sejak akhir tahun 2021.
Setelah itu, pemerintah akhirnya menetapkan HET atau kebijakan satu harga Rp14 ribu.
Namun, kebijakan tersebut justru membuat minyak goreng menjadi langka.
Akhirnya, pemerintah mencabut kebijakan HET dan menyerahkan harga pada mekanisme pasar. Tidak disangka, hanya dalam beberapa jam saja minyak goreng kembali banyak di pasaran. Namun, harganya mencapai dua kali lipat.
