Borok KPK Terungkap, Eks Pegawai Ungkap Banyak Pelanggaran Etik, Anggaran Naik, hingga Rugikan Masyarakat

- 13 April 2022, 12:33 WIB
Keburukan KPK dibongkar salah satu eks pegawai
Keburukan KPK dibongkar salah satu eks pegawai /Instagram/@official.kpk/

 

SEPUTARTANGSEL.COM - Eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang bongkar bobrok lembaga tempatnya dulu bekerja.

Rasamala Aritonang mengatakan, kini kinerja KPK telah mengalami penurunan.

Selain itu, Rasamala Aritonang juga mengungkapkan bahwa KPK banyak melakukan pelanggaran etik, nihilnya sanksi tegas, hingga berdampak pada kenaikan jumlah anggaran.

Baca Juga: KPK Tanamkan Nilai Integritas dan Minta Komitmen Semua Pihak Untuk Cegah Politik Uang Dalam Pemilu

"Kinerja turun, pelanggaran etik di sana-sini, tidak ada sanksi tegas, dampaknya anggaran malah naik," kata Rasamala Aritonang, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @RasamalaArt pada Rabu, 13 April 2022.

Menurut Rasamala Aritonang, kini logika publik tengah dijungkirbalikkan dengan kondisi KPK.

Bahkan, KPK dilihatnya sebagai lembaga yang kerap merugikan masyarakat.

Baca Juga: Pemeriksaan Korupsi Formula E Berlanjut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi Penuhi Panggilan KPK

"Logika publik dijungkirbalikkan, masyarakat terus saja dirugikan," ujarnya.

Sebelumnya, Litbang Kompas telah merilis hasil survei yang mengatakan bahwa sebanyak 48,2 persen publik tidak puas terhadap kinerja KPK.

Survei yang dilakukan pada 22-24 Februari 2022 itu melibatkan 506 responden dari 34 provinsi di Indonesia.

Ada berbagai alasan mengapa publik tidak puas dengan kinerja KPK, di antaranya yaitu 34,3 persen responden melihat kinerja Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak optimal.

Baca Juga: KPK Panggil Asisten Daerah I Sekretariat Bekasi Sebagai Saksi Kasus Dugaan Maling Uang Rakyat Rahmat Effendi

Kemudian, 26,7 persen responden melihat penurunan jumlah operasi tangkap tangan KPK, dan 18,7 persen menilai terlalu banyak kontroversi.

Sementara 11,1 persen responden tidak puas akibat citra pimpinan KPK, serta 5,2 persen lainnya tidak tranparan.

Bahkan, sebanyak 0,4 persen responden menilai KPK tidak lagi independen dan 0,3 persen lainnya berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berdampak pada pemecatan puluhan pegawai lembaga antirasuah tersebut.***

Editor: H Prastya


Tags

Terkait

Terkini