Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Kebijakan pemerintah tentang kontrak penangkapan ikan terukur versi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih menuai kontroversi.
Banyak yang menilai, sistem kontrak penangkapan ikan terukur akan merugikan nelayan kecil.
Pasalnya, kebijakan kontrak penangkapan ikan terukur memberikan kesempatan kepada suatu badan usaha untuk mempunyai zona tertentu di laut dan memanfaatkannya selama 15 tahun dan dapat diperpanjang satu kali.
Baca Juga: DFW Sebut Regulasi Kelautan dan Perikanan Turunan UU Cipta Kerja Penting untuk Dikawal
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan kontrak penangkapan ikan terukur secara ketat. Dia meminta, negara untuk hadir dalam melindungi mata pencaharian para nelayan.
Namun, Mantan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti menyatakan ketidaksetujuannya dengan sistem kontrak penangkapan ikan. Dia memohon kepada Puan Maharani untuk membatalkan kebijakan.
"Mbak Puan, mohon .. Sistem kontrak ini untuk dibatalkan," ujar Susi Pudjiastuti sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @susipudjiastuti, Rabu 6 April 2022.
"Perjuangkan untuk kembali ke Perpres 44 tahun 2016 di mana Perikanan Tangkap di Laut NKRI hanya untuk perusahaan, kapal, modal, dan orang Indonesia," lanjut Susi Pudjiastuti.
Baca Juga: Ridwan Kamil Bukber di Rumah Warga, Susi Pudjiastuti: Katanya Pejabat Tidak Boleh Bukber
