Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo (Widodo) dikabarkan kesal, karena Kementerian dan Daerah masih doyan impor.
Hal tersebut terlihat dalam pernyataannya dalan acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat 25 Februari 2022.
Pada acara tersebut, selain kesal Presiden Jokowi juga mengancam Kementerian dan Daerah yang masih doyan produk impor.
Bahkan, Presiden Jokowi menyebutkan beberapa produk impor yang digunakan. Barang yang dicontohkan, seperti alat-alat kesehatan di Kementerian Kesehatan dan seragam untuk Kepolisian RI.
"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kta bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar! Kita ini produksi di mana-mana bisa jangan diterus-teruskan," ujar Presiden Jokowi sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara, Jumat 25 Februari 2022.
"Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya, Bekasi, Tangerang ada tapi beli impor," sambung Presiden Jokowi.
Pernyataan Presiden Jokowi ditanggapi oleh Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan.
Menurut Anthony, kekesalan atau teguran Presiden kepada jajarannya tidak akan membuat dirinya terlihat lebih pintar. Kebalikannya, hal itu membuat orang menilai dia tidak tahu apa-apa.
"Masukan kepada Presiden, menurut pandangan saya, tidak ada negara menganut manajemen 'kesal' diperlihatkan di depan publik," ungkap Anthony Budiawan, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @AnthonyBudiawan, Jumat 25 Maret 2022.
"Hal ini tidak membuat Presiden kelihatan lebih pinter atau benar. Malah bisa jadi boomerang, terkesan Presiden tidak tahu apa-apa," jelas Anthony Budiawan.
Dalam cuitan satu jam sesudahnya, Anthony Budiawan menunjukkan, pernyataan kesal Presiden benar-benar menjadi bumerang.
Bumerang terjadi, ketika Kepolisian RI (Polri) merespons seragam yang disebut masih impor. Pihak Kepolisian membela diri, semua sudah dilakukan sesuai arahan Presiden.
"Yang dikhawatirkan terjadi juga. Manajemen 'kesal' mendapat respons dari Polri: sudah mempedomani arahan Presiden. Cilaka. Selain itu, impor mungkin akibat kerja, kerja infrastruktur, membuat industri tertingga: Kalau seperti ini, siapa yang salah? Ruwet juga," kata Anthony Budiawan.
Selanjutnya, Anthony Budiawan mengungkapkan pula, makna kaget dari Presiden Jokowi.
Ada dua hal bisa dipahami, lembaga di bawah Presiden salah mengerti atau pelaksanaan. Agar bisa diketahui, Presiden dapat memerintahkan audit.
Dengan demikian, dapat diketahui apakah semua melaksanakan perintah sesuai arahan. Jika tidak, Presiden bisa memecat semua yang terlibat. ***
