Network
Menurut mantan Komisaris PT Pelindo I itu, supremasi sipil merupakan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai sipil yang dinilainya legaliter, demokratis, dan non-hierarkis.
Refly Harun mengatakan, nilai-nilai tersebut berbeda dengan militer yang bersifat hierarkis dan mengimplementasikan sistem komando.
Karena itu, Refly Harun memaparkan bahwa perhatian TNI bukanlah terkait pembinaan mental, melainkan pada pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Sebenarnya kan bukan urusan (TNI) begini-begini. Kalau urusan pembinaan mental, dakwah, mubalig dan lain sebagainya, itu adalah urusan-urusan wilayah sipil," ujarnya, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Minggu, 20 Maret 2022.
Baca Juga: TNI AD Gelar Rapim, KSAD Dudung: Tindaklanjuti Arahan Presiden Jokowi
"Cuma kita tidak tahu karena tidak jelas batasan-batasan sejauh mana seorang jenderal TNI bisa merangkap di organisasi-organisasi sipil," sambungnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi itu menuturkan, salah satu tantangan terbesar di era reformasi adalah menjaga TNI tidak terlibat lagi dalam kancah politik.
Ia khawatir, hal tersebut justru akan membuat para petinggi TNI seperti Dudung Abdurachman lebih memikirkan karier politiknya dibandingkan dengan menjalankan fungsinya sebagai penjaga pertahanan dan keamanan.
"Ini cuma kekhawatiran saja dan kekhawatiran itu beralasan. Karena kalau makin digoda dalam area-area politik, khawatirnya justru tugas pokok dan fungsinya tidak dijalankan dengan baik," tutupnya.
Baca Juga: KSAD Dudung Abdurachman Perkenalkan Seragam Baru TNI AD Buatan Jenderal Andika Perkasa
