Network
"Maka wajarnya Pemerintah amankan keputusan yang konstitusional itu, dengan tolak wacana-wacana yang tak sesuai dengan kputusan Pemerintah, KPU dan DPRRI. Agar fokus sukseskan Pemilu 2024" ujar Mahfud MD.
Hidayat meminta agar Mahfud MD sebagai bagian dari pemerintah menolak wacana-wacana penundaan Pemilu, kemudian fokus menyukseskan Pemilu 2024.
Hidayat Nur Wahid menyikapi adanya isu tentang beredarnya dokumen surat undangan berkop Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang akan menggelar rapat koordinasi mengenai pemunduran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan calon penjabat kepala daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Dalam dokumen yang tersebar, surat ini bernomor B-709/DN.00.03/3/2022 dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Djaka Budi Utama pada Rabu 16 Maret 2022.
Dalam surat itu tertuang perihal permohonan agar Ketua KPU Balikpapan, Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, dan Kaban Kesbangpol Kota Balikpapan bersedia menjadi narasumber.
Surat tentang penundaan Pemilu itu berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam yang dikomandoi Mahfud MD.
Sementara itu, Mahfud MD menjelaskan, rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk menjawab isu mengenai wacana penundaan Pemilu 2024.
Dia menyatakan bahwa itu adalah agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu takkan memengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan pemilu dan pilkada pada tahun 2024.***
