Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengkritisi revisi kebijakan Kementerian Perdagangan tentang minyak goreng (migor) yang kerap kali berganti-ganti.
Namun, kata Mufti Anam, kebijakan tersebut belum dapat mengatasi permasalahan harga dan kelangkaan migor.
Mufti Anam meminta ada pengawasan dan penegakan hukum pada distribusi minyak goreng, menyusul kebijakan baru penetapan minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter dengan mekanisme subsidi melalui BPDP-KS.
Baca Juga: Trending Tagar Tangkap 2 Anak Jokowi di Twitter, Netizen: Apakah Mereka Juga Termasuk Crazy Rich?
“Berbagai revisi kebijakan Kemendag ibarat 'macan ompong', karena minyak goreng mahal dan langka sehingga muncul kebijakan baru ini," kata Mufti, dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara pada Rabu 16 Maret 2022.
Menurut Mufti, hal pertama yang harus digarisbawahi adalah tidak optimalnya Kemendag dalam merumuskan kebijakan, sehingga dalam hitungan pekan kebijakan sudah berganti-ganti.
"Dalam hitungan pekan, kebijakan Kemendag berganti ganti," ujarnya.
Jadi, kata Mufti, pelaksanaan kebijakan harus benar-benar ada pengawasan dan penegakan hukum agar potensi-potensi penyimpangan bisa ditangkal.
Baca Juga: Erick Thohir Tekankan CSR BUMN Harus Tepat Sasaran
