Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Pendiri Cross Culture Indonesia, Ali Syarief tanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku tak bisa larang usulan penundaan Pemilu 2024.
Jokowi menilai usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut sebagai bagian demokrasi.
Ali Syarief mengatakan, usulan penundaan Pemilu 2024 merupakan wacana yang melanggar konstitusi, bukan menjalankan demokrasi.
Menurut Ali Syarief, demokrasi bukan berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya.
Ali Syarief menjelaskan, demokrasi diatur oleh etika, norma, dan nilai-nilai budaya yang diatur dalam hukum ketata negaraan.
"Mengungkapkan wacana melanggar konstitusi, itu bukan dalam rangka demokrasi @jokowi. Demokrasi tdk identik dengan kebebasan2 sebebas-bebasnya. Demokrasi itu regulated. Diatur oleh etika dan norma2 nilai budaya hukum ketata negaraan (politik)," kata Ali Syarief, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @alisyarief pada Minggu, 6 Maret 2022.
Sebelumnya, ramai usulan sejumlah pimpinan partai politik agar penyelenggaraan Pemilu 2024 ditunda.
Mereka yang mengusulkan adalah Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto, dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Bahkan, nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ikut terseret dalam hal ini.
Luhut Binsar Pandjaitan diduga bermanuver untuk memperpanjang jabatan Jokowi.
Meski demikian, hal tersebut sudah dibantah oleh Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi.
Jodi Mahardi mengatakan, meski Luhut Binsar Pandjaitan sering bertemu sejumlah tokoh politik, namun hal tersebut tak berkaitan dengan wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi.***
