Network
"Kemudian mereka menyampaikan Indonesia masih ada, masih ada yang disebut sebagai Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara," sambungnya.
Fadli mengatakan Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan bagian dari PDRI. Ia menilai, Serangan Umum 1 Maret 1949 tidak berdiri sendiri. Karenanya, menurut Fadli Keppres yang diteken Jokowi itu bisa diperdebatkan.
"Tidak hanya Serangan Umum 1 Maret, ada banyak peristiwa di berbagai daerah, termasuk juga di Sumatera Barat ada Peristiwa Situjuah, di mana Khatib Sulaiman dibantai Belanda dalam sergapan Belanda ketika bulan Januari tahun 1949," ucapnya.
Baca Juga: Mahfud MD Bantah Nama Soeharto Dihapus dari Sejarah, Netizen Tanya Link Naskah Akademik Keppres
Fadli menuturkan, gerilya fisik dan upaya diplomasi merupakan hal yang kompelementer, sementara Soekarno dan Mohammad Hatta masih ditawan ketika itu.
"Upaya yang dilakukan tentu saja memberi pesan kepada dunia ini, dilakukan termasuk inisiatif oleh Sri Hultan Hamengkubuwono IX berdiskusi dengan Soeharto, ada Bambang Soepeno di situ dan juga tokoh-tokoh lain untuk sebuah penyerangan. Tetapi komando lapangannya adalah Letkol Soeharto," jelasnya.
Menurutnya, Letkol Soeharto merupakan tangan kanan Jenderal Soedirman.
Setelah Serangan Umum 1 Maret 1949, perwakilan Indonesia di PBB semakin semangat menyatakan Indonesia masih ada. Kemudian, terjadilah Perjanjian Roem-Royen pada Mei 1949 untuk mengakhiri penahanan Soekarno, Mohammad Hatta, beserta tokoh-tokoh lainnya.
Fadli mengatakan, kala itu Mohammad mengajak para tokoh dan pemimpin, termasuk Mr. Syafruddin Prawiranegara yang secara de facto masih memimpin PDRI untuk duduk bersama agar tidak adanya dualisme kepemimpinan.
