Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Polemik sekitar Keputusan Presiden (Keppres) tentang Hari Penegakan Kedaulatan Rakyat yang mempertimbangkan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.
Bahkan, Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD dan Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Fadli Zon saling jawab di media sosial terkait Keppres yang dalam pertimbangannya tidak menyebut peran Soeharto dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Awalnya Mahfud MD menegaskan, tidak tepat Keppres disebut menghapus nama Soeharto dari sejarah. Sosok ini meminta semua untuk membaca secara lengkap Naskah Akademik.
Baca Juga: Mahfud MD Bantah Nama Soeharto Dihapus dari Sejarah, Netizen Tanya Link Naskah Akademik Keppres
Namun, Fadli Zon tetap meminta pemerintah merevisi Keppres yang menghilangkan peran Soeharto dan PDRI dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Selain itu, dia juga mengajak sejarawan dibalik Keppres untuk berdebat.
"P @mohmahfudmd, mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jgn belokkan sejarah!" ujar Fadli Zon sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @fadlizon, Kamis 3 Maret 2022.
Mahfud MD kemudian mempersilakan Fadli Zon untuk mengajak sejarawan UGM yang berada di balik Keppres untuk berdebat. Namun, dia meminta Fadli Zon untuk menghubunginya sendiri.
"Silahkan, langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak. Pak @fadlizon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa jg langsung ajak debat ke Gubernur DIY," jawab Mahfud MD sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @mohmahfudmd, Jumat 4 Maret 2022.
"Tim Naskah Akademik Pemda DIY dan sejarawan UGM itu sdh berdiskusi sejak 2018. Sy rak ikut di sana. St jg tak sempat jd Panitia debat," tambah Mahfud MD.
