Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno soroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang mengklaim para petani sawit ingin masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang hingga 3 periode.
Selain Airlangga Hartarto, Adi Prayitno juga menyinggung pernyataan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang ingin agar Pemilu 2024 ditunda.
Menanggapi hal ini, Adi Prayitno menilai setelah pernyataan Airlangga Hartarto dan Cak Imin yang ingin agar masa jabatan Jokowi diperpanjang, akan ada partai-partai lain yang mengikuti.
"Sdh 2 partai yg mulai setuju khutbah penundaan pemilu. Bentar lagi pasti bakal ada partai lain ikutan," kata Adi Prayitno, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @Adiprayitno_20 pada Jumat, 25 Februari 2022.
Menurut Adi Prayitno, keinginan kedua ketua umum partai agar masa jabatan Jokowi diperpanjang bukanlah sebuah kebetulan.
Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menduga, di balik wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi, ada kekuatan besar yang mengendalikan.
"Tentu ini bkn kebetulan, sepertinya ada kekuatan besar yg kendalikan," ucapnya.
Meski begitu, ia belum dapat mengetahui siapa dan darimana sumber kekuatan tersebut.
"Entah itu siapa. Gelap gulita," ujarnya.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengklaim bahwa para petani sawit di Kabupaten Siwak, Riau ingin masa jabatan Jokowi diperpanjang jadi 3 periode.
Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengaku, permintaan tersebut diterimanya saat melakukan kunjungan kerja pada Kamis, 24 Februari 2022.
Karena hal ini, Airlangga berjanji akan menyampaikan usulan tersebut kepada para pimpinan partai politik.
Sementara, Cak Imin yang juga Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda selama satu atau dua tahun.
Cak Imin menuturkan, usulan tersebut terlintas setelah adanya prediksi dari para pelaku usaha dan ekonom yang mengatakan Indonesia akan mengalami perbaikan ekonomi dua tahun pasca pandemi Covid-19.
Karenanya, Muhaimin Iskandar tak ingin hal tersebut terganggu dengan adanya kontestasi politik.***
