Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa 80 persen anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi langsung. Sisanya diperkirakan akan menggunakan dana APBN.
Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu pun menanggapi pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa pemerintah hanya berperan sebagai penyewa di IKNI.
Hal ini karena prosentase APBN yang hanya 20 persen untuk pembangunan IKN menjadikan kepemilikan pemerintah minoritas.
“Apa arti angka ini? Jika dana dari swasta lewat KPBU dan investasi digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pemerintah, maka di IKN nantinya, pemerintah menjadi penyewa kepada swasta atau asing “pemilik" IKN,” Kata Said Didu dikutip SeputarTangsel.Com dari Twitter @msaid_didu, pada Selasa 22 Februari.
Cuitan Said Didu tersebut mendapatkan tanggapan dari netizen yang setuju dengan pernyataan tersebut.
“Betul Pak hutang jatuh tempo yg harus di bayar NKRI ku tahun 2022 aja Rp.443 Triliun, 25% dari target APBN,” kata akun @ayipnih.
Sebelumnya, di sela-sela peresmian Gedung Nasdem Tower di Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan tentang pembangunan IKN.
Baca Juga: Meski Tidak Setuju IKN Nusantara, Roy Suryo Tegaskan Calon Kepala Otorita yang Lebih Pantas
Presiden mengatakan IKN Nusantara merupakan kota berkonsep ‘smart forest city’ yang 70 persen wilayahnya merupakan area hijau, 80 persen kendaraan yang ada merupakan transportasi publik, dan 80 persen lebih didukung energi hijau dari ‘hydropower’ di Sungai Kayan
Jokowi mengatakan, anggaran IKN yang berasal dari APBN ditujukan untuk membangun kawasan inti Pemerintahan.
Hal ini ditegaskannya sekaligus menjawab banyaknya pertanyaan mengenai anggaran IKN tersebut di masyarakat.
“Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya dari mana? untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semua dari APBN, perkiraan kita adalah 20 persen dari total anggaran yang dibutuhkan," ujar Jokowi dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara, Selasa 22 Februari 2022.
Baca Juga: Joe Biden Soroti Pembangunan IKN Baru Indonesia, Hisyam Mochtar: Yang Jauh Aja Tahu
Jokowi menjelaskan, total luas lahan IKN mencapai 256 ribu hektare. Sebanyak 200 ribu hektare dari total luas lahan tersebut akan dibiarkan sebagai hutan hijau.
”Nantinya, kurang lebih 50.000 hektare itu yang dipakai, sisanya 200.000 adalah memang dibiarkan sebagai hutan hijau. Yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan kita perbaiki,” tambahnya.
Jokowi mengatakan, pemerintah juga akan membangun lokasi pembibitan tanaman di IKN. Fasilitas itu diperkirakan memiliki kapasitas produksi 20 juta bibit atau benih setiap tahunnya.***
